Pertengahan Juli 2020, Partai Gerindra Rampungkan Rekomendasi untuk 16 Pilkada di Jatim

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADURAEXPOSE.COM, SURABAYA – DPP Partai Gerindra bakal mengeluarkan rekomendasi 16 Pilkada di Jatim pada pertengahan Juli 2020.

“Kami target semua rekomendasi sudah masuk pada pertengahan Juli 2020. Paling lambat pekan ketiga sudah ada rekomendasi kepada calon,” kata Soepriyatno, Ketua DPD Gerindra Jatim kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (2/7/2020).

Partai Gerindra telah membuka penjaringan sejak awal tahun ini.
Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat adanya pandemi Covid-19.
“Putusan KPU soal tahapan kan masih tentatif. Sebelum akhirnya ada Peraturan KPU tentang penundaan,” terangnya.

Dengan adanya kepastian tersebut, kami jalan lagi. Kami target rekomendasi selesai tidak sampai Agustus 2020,” katanya.

Soepriyatno menerangkan dari 19 daerah penyelenggara pilkada, baru lima daerah yang sudah menunjukkan arah dukungan.

Rinciannya, Sumenep, Ngawi, dan Jember berupa surat keputusan (SK) rekomendasi. Sedangkan Surabaya dan Tuban berupa surat tugas.
“Untuk surat tugas, Partai Gerindra minta calon tersebut menentukan pasangan calon wakil,” katanya.

Saat ini para calon yang akan mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra sedang menyiapkan membentuk koalisi, dan menentukan calon wakil.

“Kami tidak bisa mengusung calon tanpa koalisi di beberapa daerah. Jadi kami harap setiap calon juga bisa menerima rekomendasi dari partai lain,” terangnya.

Partai Gerindra mengusung calon bupati yang sebelumnya menjabat wakil bupati di masing-masing daerah, yakni Achmad Fauzi (Sumenep) dan Ony Anwar (Ngawi).
Sedangkan dua surat tugas diberikan kepada Eko Wahyudi di Pilbup Tuban, dan Machfud Arifin di Pilwali Surabaya.

Sampai sekarang dua calon ini belum menemukan calon wakil yang akan mendampingi.

Sedangkan Gresik, Mojokerto, dan Kediri masih dalam tahap komunikasi intensif.
Gerindra akan mengusung Ikfina Fahmawati (istri mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa) yang berpasangan dengan M Al Barra (putra KH Asep Saifuddin Chalim) di Mojokerto.

Sebelumnya, Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai yang paling getol menolak kelanjutan pilkada tahun ini.

Dalam rapat Komisi II DPR tentang pengesahan Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi UU, Partai Gerindra menjelaskan sejumlah catatan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa membacakan pandangan mini fraksi Gerindra.

Dalam pandangan mini fraksi, Hendrik menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan, antara lain adalah beban keuangan bagi negara.
Selain masalah anggaran, Hendrik juga mengungkapkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menimbulkan potensi adanya money politik dengan adanya pemanfaatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Partai Gerindra juga menyoroti keselamatan panitia penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2019, banyak korban kelelahan dan menyebabkan meninggal dunia dapat menjadi lebih buruk pada masa pandemi.

Namun, Hendrik menyampaikan perubahan pandangan mini Fraksi Gerindra sebelum rapat usai. Pada akhirnya, Gerindra menyetujui Perppu tersebut.

tin[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]