MADURAEXPOSE.COM – Seluruh perusahaan di Jawa Timur dituntut tak lepas dari tanggung jawab terhadap kewajiban tunjangan hari raya (THR) kepada para buruh dan karyawan.

Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK,” tegas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/5).

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak menerima THR.

Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR.

Terkait besarannya, pekerja akan mendapatkan 1 bulan gaji bila telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun atau lebih. Sementara pekerja yang kurang dari 12 bulan bekerja diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

“THR sudah diatur dalam Permenaker 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” imbuhnya.

Ia pun menekankan kepada perusahaan untuk tidak menjadikan pandemik Covid-19 sebagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar THR. Namun apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

“Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut,” tandasnya. (Rmol)