Perang Terbuka di Sumenep: Manuver Politik dan Ketidakberdayaan Hukum Hadapi Kongkalikong Rokok Ilegal

MaduraExpose.com– Wajah perlawanan terhadap rokok ilegal di Kabupaten Sumenep kini diselimuti ironi yang menusuk.

Dulu, H. Zainal Arifin, seorang politikus PDI Perjuangan yang menjabat Anggota Komisi II DPRD, tampil bak singa podium yang tak kenal takut, menggempur habis-habisan peredaran rokok ilegal yang merongrong ekonomi daerah. Ia vokal, lantang, dan tanpa tedeng aling-aling.

Namun, palu godam politik telah berganti. Setelah didapuk menjadi Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin seolah membisu, suaranya yang garang kini lenyap ditelan hiruk-pikuk kekuasaan.

Sebuah inkonsistensi politik yang mencolok, sangat kontras dengan rekan separtainya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Fauzi justru menyulut perang terbuka, mendeklarasikan perlawanan tanpa kompromi terhadap para mafia rokok ilegal dan gerombolan ternak cukai yang telah lama merajai Sumenep.

Perdebatan ini kembali memanas. Komisi II DPRD Sumenep, yang dipimpin oleh Zainal Arifin—sebelum ia naik takhta—menilai operasi pemberantasan rokok ilegal oleh penegak hukum hanyalah sandiwara usang.

Razia yang hanya menyasar toko kelontong, pasar, dan jasa pengiriman, sementara imperium pabrik rokok ilegal dibiarkan kokoh, adalah sebuah komedi tragis yang berulang.

Zainal Arifin dengan jengkel menyebut praktik ini sebagai “lagu lama” yang bukan hanya terjadi di Sumenep, melainkan hampir di seluruh wilayah Madura. Ia menegaskan, Bea Cukai Madura seolah memiliki kekebalan abadi, menjadi kebal muka, mata, dan telinga terhadap segala kritik dan protes publik.

“Saya sampai bosan mengomentari hal ini. Tidak pernah ada perubahan, baik dari penegak hukum maupun pabrik rokok ilegal,” tegasnya dengan nada frustasi.

Menurutnya, setiap kali operasi, para pemilik toko pasti akan menyebutkan nama sales mereka. Data emas ini, jika Bea Cukai serius, seharusnya menjadi benang merah yang mengantarkan mereka langsung ke jantung sarang rokok ilegal—pabriknya.

Namun, realitasnya, pengusutan itu selalu buntu di tengah jalan. Sebuah fakta yang memicu tudingan berat: penegak hukum diduga sengaja melindungi para pelaku utama.

“Kalau menurut saya Bea Cukai tidak mengusut tuntas, saya curiga dapat sesuatu dari pabrik rokok ilegal,” ucapnya dengan tajam.

Dalam sebuah manuver politik yang menantang, Zainal mengajak Bea Cukai untuk membersihkan nama mereka. “Jika memang tidak dapat sesuatu, ayo bersama kami, Komisi II DPRD Sumenep, usut tuntas! Jangan hanya di Sumenep, tapi juga di Pamekasan yang peredarannya paling marak,” tantangnya.

Di sisi lain, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Sumenep, Kurus Dahri, justru melemparkan tanggung jawab secara pasrah kepada Bea Cukai.

Ia berdalih bahwa jadwal dan objek razia sepenuhnya ditentukan oleh Bea Cukai, sehingga otoritasnya terbatas hanya pada warung kecil dan jasa pengiriman.

Sebuah pengakuan yang memperkuat narasi ketidakberdayaan dan kerancuan koordinasi antar-lembaga dalam menghadapi kejahatan terorganisir ini.

Hingga kini, publik menanti jawaban dari Bea Cukai Madura. Namun, heningnya respons hanya menambah tebalnya kabut kecurigaan, membuat perang melawan rokok ilegal ini terasa seperti pertunjukan yang telah diatur, di mana para aktor utama bersembunyi di balik tirai kekuasaan. [meP/gim/dbs]