Kasus perselingkuhan yang belakangan menyasar oknum ASN dan oknum Kepala Sekolah menjadi kemarahan tersendiri bagi masyarakat Sumenep.
Terlebih kasus yang baru-baru ini viral seorang oknum ASN Guru Perempuan diduga tega menjual anak perempuannya kepada oknum ASN Kepala Sekolah yang diduga kuat selingkuhannya. Kita semua mengutuk keras kasus ini. Sungguh bejat dan amoral.
Kendati kemarahan itu tak terbendung, namun kurang elok rasanya kalau tiba-tiba ada pihak yang “berusaha” men-generalisir kebejatan itu (menjadi seolah-olah) hanya terjadi dikalangan oknum ASN. Ini jelas tidak fair. Perbuatan amoral tidak sepenuhnya melekat pada profesi seseorang. Bahkan tak pandang bulu, apakah dia seorang ASN ataukah seorang Wiraswasta.
Dan yang lebih mengherankan lagi, ada pihak-pihak tertentu yang terkesan “menyorong” kemarahan publik itu ke pihak Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bupati Sumenep. Entah sengaja atau tidak, perbuatan tidak senonoh dari oknum ASN itu “di framing” sedemikian rupa (seolah mendapat perlindungan) dari pejabat terkait dilingkungan Pemkab Sumenep. Apakah karena saat ini tahun politik menjelang Pilkada?.
Ini sangat aneh, karena bagaimanapun “ASN juga manusia lho Mas,” bisik seorang sahabat ASN disebuah warung kopi.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan pembelaan kepada Dinas Pendidikan maupun kepada Bupati Sumenep (apalagi kepada pelaku ataupun tersangka), No, No.
Penulis hanya ingin mengajak semua pihak menyikapi persoalan asusila itu dengan berpikir bijak agar tidak mengeneralisasi sebuah kasus yang dilakukan oknum dengan mempersepsikan seolah semua ASN “begituan“. Karena lebih banyak ASN yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menjaga moralnya.
.jpg)