Program bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Sumenep, yang digagas oleh Bupati Achmad Fauzi dan Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Saputra, telah menjadi salah satu terobosan paling sukses dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.
Digagas sejak tahun 2022, program ini telah menyentuh langsung kehidupan ribuan orang tua, terutama pascapandemi, saat kondisi ekonomi sedang sulit. Selama tiga tahun berjalan, program ini nyaris tanpa cela, bahkan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Ketika Narasi Politik Menggerogoti Prestasi
Namun, di tengah keberhasilan itu, muncul narasi negatif yang terkesan disengaja. Pada pertengahan tahun 2025, kritik mulai dialamatkan kepada Dinas Pendidikan dengan dalih mengabaikan UMKM. Tentu saja, kritik ini terdengar masuk akal di permukaan, karena isu pemberdayaan UMKM memang sedang menjadi sorotan utama dalam pembangunan ekonomi.
Namun, jika dilihat lebih dalam, kritik ini terasa janggal. Dinas Pendidikan Sumenep, jauh sebelum kritik ini muncul, sudah berupaya melibatkan UMKM lokal. Mereka telah melakukan pertemuan dan kajian mendalam.
Hasilnya, diputuskan bahwa pengadaan seragam melalui UMKM akan memakan biaya lebih besar dan tidak akan mencukupi kebutuhan, berpotensi mengorbankan kualitas. Prioritas utama program ini adalah memastikan setiap anak mendapat seragam yang layak, dengan alokasi dana yang efisien dan tepat sasaran.
Mencari Dalih untuk Menjatuhkan?
Munculnya kritik yang terkesan mendadak ini memunculkan kecurigaan besar di kalangan masyarakat. Banyak pihak beranggapan bahwa kritik tersebut bukan murni soal UMKM, melainkan muatan politik yang sengaja dibingkai untuk mendiskreditkan figur Agus Dwi Saputra.
Apalagi, beliau santer dikabarkan menjadi kandidat kuat Sekda Sumenep berikutnya. Tuduhan ini terlihat sebagai upaya kotor untuk menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu sensitif yang populer.
Faktanya, program bantuan seragam gratis ini telah terbukti memberikan dampak positif yang nyata. Ribuan keluarga merasakan manfaatnya langsung. Menuding Kepala Dinas Pendidikan tanpa melihat konteks dan upaya yang telah dilakukan adalah bentuk ketidakadilan.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, secara keseluruhan, telah melakukan berbagai terobosan untuk memberdayakan masyarakat, dan mengerdilkan prestasi ini hanya karena ambisi politik tertentu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bantuan ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah, bukan sekadar alat politik. [*]
