MADURAEXPOSE.COM, BANGKALAN–Badan Musyawarah(Bamus) DPRD Bangkalan menganulir jadwal paripurna pembahasan perubahan anggaran keuangan(PAK) yang seharusnya dilaksanakan pada hari senin(14/8) lantaran pihak eksekutif tak kunjung menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) atau yang biasa diaebut dengan KUA-PPAS.

Berdasarkan keterangan salah satu anggota Bamus DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengatakan, alasan pihak eksekutif yang sampai saat ini belum menyerahkan KUA-PPAS terhadap pihak legislatif sangatlah sederhana, yakni Bupati tak kunjung menanda tangani draf KUA-PPAS. Sehingga Bamus harus menganulir jadwal paripurna.
“Harusnya hari ini yang diparipurnakan sesuai ketentuan dari Bamus,” ujarnya, Senin(14/8).

Khotib sapaan akrabnya, sangat menyayangkan sikap dari Bupati Bangakalan yang tidak kunjung menandatangani Draf KUA-PPAS tersebut. Dirinya khawatir molornya pembahasan PAK akan merembet terhadap Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 2018.
“Saya meminta Bupati segera menandatangani draf KUA-PPAS, apapun alasannya Bupati harus segera menandatanganinya, karena Buapati seorang Kepala Daerah,” ucapnya dengan nada mendesak.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Tidak hanya itu lanjut dia, molornya pembahasan PAK juga akan merembet terhadap program-program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Sebab kata dia, di smester kedua ini program masing-masing OPD harus disesuaikan dengan PAK.

Kendati demikian, pihaknya masih memberikan kesempatan terhadap eksekutif sampai akhir bulan ini untuk segera menyelesaikan di internal eksekutif dan segera menyerahkan drag KUA PPAS kepada legislatif.
“Kalau nanti sampai akhir bulan tidak diserahkan baru kami akan mengambil sikap, tapi kalau kemudian Bupati benar-benar tidak bisa kami akan menanyakan apa alasan ketidak bisaannya,” katanya dengan nada tegas.

Apakah karena ada tawar menawar program ditubuh eksekutif yang belum selsai sehingga draf KUA-PPAS belum ditanda tangani oleh Bupati? Khotib mengaku tidak tahu menahu hal tersebut. Dirinya mengaku tidak mau ikut campur terhadap urusan internal ekaekutif.
“Saya hanya ingin KUA-PPAS segera di tanda tangani dan segera diserahkan kepada kami biar tidak molor,” pungkasnya.

Namun sayang, saat akan diklarifikasi terhadap Bupati Bangkalan Muhammad Makmun Ibnu Fuad via telepon tidak direspon bahkan telpon tersebut dimatikan, Bupati muda itupun juga sedang tidak dikantor. Saat coba menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten(Sekdakab) Bangkalan Edy Moeljono melalui telpon juga tidak direspon.(AL)