LOGIKA JUNGKIR BALIK: Misteri ‘Doublethink’ di Lingkaran Tahta

LOGIKA JUNGKIR BALIK: Misteri ‘Doublethink’ di Lingkaran Tahta

DENPASAR, MaduraExpose.com – Sebuah tesis provokatif dilemparkan oleh pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, terkait fenomena “logika akrobatik” yang tengah melanda arsitektur politik hukum nasional per Maret 2026. Melalui esai terbarunya bertajuk “Anti A Contrario, Terbolak-Balik, dan Paradoks Prabowo”, Denny membedah bagaimana kebenaran kini sering kali disajikan dalam wajah yang terbolak-balik—sebuah anomali yang ia sebut melampaui metode interpretasi hukum konvensional.

Distopia Orwell dan Politik ‘Doublethink’

Denny menarik benang merah yang sangat tebal antara kondisi Indonesia saat ini dengan novel distopia klasik karya George Orwell, “1984”. Dalam teori administrasi publik dan komunikasi politik, dikenal istilah Doublethink—sebuah kemampuan untuk memegang dua keyakinan yang bertentangan secara bersamaan dan menerima keduanya.

“Perang adalah perdamaian, kemerdekaan adalah perbudakan, dan ketidaktahuan adalah kekuatan,” tulis Denny mengutip Orwell. Fenomena ini, menurut analisa Denny, tercermin dalam kebijakan strategis yang kontradiktif: mulai dari bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump yang justru memicu eskalasi di Iran, hingga perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat yang secara administratif justru terlihat asimetris—dengan beban 214 kewajiban bagi Indonesia berbanding 9 bagi AS.

Paradoks Fiskal dan Etika Negarawan

Secara ilmiah, Denny menyoroti kebijakan impor 105 ribu mobil pikap dari India sebagai bentuk paradoks anggaran. Di tengah jargon efisiensi, langkah ini justru berpotensi membebani APBN melalui utang Himbara sebesar Rp240 triliun. Secara teori anggaran publik, inkonsistensi antara narasi penghematan dan realitas belanja impor ini menciptakan apa yang disebut Denny sebagai interpretasi Anti A Contrario.

Lebih jauh, promosi sosok yang pernah dijatuhi sanksi etika menjadi Hakim Konstitusi dianggap sebagai puncak dari logika jungkir balik tersebut. Syarat “Negarawan” yang seharusnya menjadi filter kualitatif tertinggi, kini seolah tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif dalam pusaran politik kekuasaan.

Madura Expose melihat, kritik Denny Indrayana ini bukan sekadar oposisi retoris, melainkan peringatan dini (early warning) bagi kepemimpinan Presiden Prabowo. Agar jargon “Paradoks Indonesia” yang pernah ditulis sang Presiden tidak menjadi kenyataan pahit yang justru ia nakhodai sendiri. Diperlukan keberanian patriotik untuk mengembalikan arah republik ke jalur logika lurus: di mana kemerdekaan benar-benar berarti kedaulatan, bukan perbudakan ekonomi yang dibungkus diplomasi.

Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose