LUKA BUMI SUMENEP: Anatomi Kejahatan Galian C dan “Mandulnya” Penegakan Hukum Teritorial

SUMENEP, MaduraExpose.com – Kabupaten Sumenep kini berada di persimpangan ekologi yang mengkhawatirkan. Di balik deru mesin ekskavator yang mengeruk perbukitan dan lahan produktif di wilayah tersebut, terbentang realitas kelam mengenai aktivitas pertambangan galian C (batuan dan pasir) yang diduga kuat beroperasi tanpa legalitas formal. Eksploitasi yang masif ini bukan sekadar persoalan ekonomi rakyat, melainkan manifestasi dari kegagalan tata kelola sumber daya alam yang sistematis.

Paradoks Regulasi dan Fakta Lapangan

Secara administratif, aktivitas pertambangan diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Namun, pantauan di lapangan menunjukkan fenomena “pembiaran” yang terstruktur. Praktik galian C ilegal di beberapa titik di Sumenep—mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan—telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang ireversibel, mengancam resapan air, dan merusak infrastruktur jalan desa akibat beban tonase yang melampaui kelas jalan.

Secara teoritis, dalam perspektif Administrasi Publik, fungsi negara adalah sebagai regulator dan enforcer. Namun, ketika alat berat tetap beroperasi di zona terlarang tanpa tersentuh hukum, muncul pertanyaan mendasar: apakah terjadi “asimetri informasi” antara aparat penegak hukum dengan pemangku kebijakan, ataukah ini merupakan bentuk regulatory capture, di mana pengusaha tambang telah “menyandera” kebijakan publik melalui relasi kuasa dengan oknum pejabat?

Analisis Yuridis: Jeratan Pidana Bagi “Pemain” dan “Backing”

Pelaku pertambangan tanpa izin (peti) sesungguhnya sedang berdiri di atas bara api hukum. Berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Tidak hanya pelaku lapangan, oknum pejabat yang memberikan “restu” secara lisan atau membiarkan aktivitas tersebut juga dapat dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti ada aliran dana atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi dari hasil galian ilegal tersebut, ancaman pidana penjara seumur hidup bukanlah sebuah kemustahilan.

Kerugian Negara dan Dampak Ekologis

Kejahatan galian C ilegal bukan hanya soal kerusakan tanah, tapi juga pencurian kekayaan negara. Karena tidak berizin, maka tidak ada pajak daerah (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) yang masuk ke kas daerah Sumenep. Ini adalah kebocoran anggaran yang nyata. Sementara itu, biaya pemulihan lingkungan akibat reklamasi yang diabaikan akan menjadi beban negara di masa depan.

Dalam teori Hukum Lingkungan, terdapat prinsip Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar). Namun, dalam kasus Sumenep, para penambang ilegal seolah-olah mendapat “diskon” dari alam, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan meninggalkan lubang-lubang maut bagi warga sekitar.

Menakar Nyali Penegak Hukum

Publik kini menunggu, apakah jajaran Kepolisian Resort Sumenep dan Pemerintah Daerah memiliki nyali untuk melakukan “Operasi Bersih”. Ketegasan bukan berarti menutup mata terhadap ekonomi rakyat, melainkan mengarahkan agar seluruh aktivitas pertambangan masuk ke dalam koridor legalitas. Legalitas menjamin adanya jaminan reklamasi dan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Tanpa penegakan hukum yang konkret, Sumenep hanya akan menjadi “ladang jarahan” bagi segelintir oknum yang berlindung di balik jubah kekuasaan, sementara rakyat kecil hanya mendapatkan debu dan bencana kekeringan sebagai warisan.