Laut Kangean Bergejolak, Muasal Penolakan Seismik Migas Hingga Segel Kantor Bupati!

SUMENEP— Perairan Kepulauan Kangean, Sumenep, kini menjadi medan pertempuran antara kepentingan energi nasional dan kelangsungan hidup nelayan lokal. Aktivitas survei seismik migas di wilayah tersebut telah memicu gelombang penolakan keras dan berulang dari masyarakat dan mahasiswa.

Akar masalahnya jelas: potensi kerusakan ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian, diperparah dengan dugaan pengkhianatan terhadap kesepakatan tertulis.

Penolakan terhadap eksplorasi migas ini bukan lagi sekadar protes biasa; ini adalah perjuangan mempertahankan bumi dan laut Kangean.

Kronologi Konflik: Dari Demo ke Kesepakatan yang Dilanggar

Asal muasal penolakan ini dapat ditarik dari serangkaian aksi protes yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa:

• Penolakan Berulang di Jalanan: Sejak awal rencana ini bergulir, penolakan telah disuarakan melalui aksi demo besar-besaran. Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) dan Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKB) menjadi garda terdepan, menyuarakan aspirasi rakyat di Kecamatan Arjasa dan bahkan hingga depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
• Kesepakatan yang Dikhianati: Titik didih konflik terjadi pada Juni 2025. Saat itu, tercapai kesepakatan tertulis yang krusial antara warga, PT Kangean Indonesia Energy Ltd. (KEI), dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Arjasa. Isi kesepakatan itu adalah penghentian sementara kegiatan survei seismik.
• Pemicu Amarah: Namun, warga dikejutkan dengan munculnya kembali kapal-kapal yang diduga kembali melanjutkan aktivitas survei di perairan Kangean. Hal ini sontak menimbulkan keresahan massal dan memicu amarah. Bagi warga, kemunculan kapal ini adalah bukti pelanggaran dan pengkhianatan terang-terangan terhadap komitmen yang sudah ditandatangani bersama.

Ancaman Fatal Terhadap Hidup dan Lingkungan

Alasan utama penolakan masyarakat sangat mendasar—ini adalah masalah hidup dan mati. Nelayan Kangean menggantungkan seluruh mata pencaharian mereka pada ekosistem laut yang sehat.

Masyarakat khawatir bahwa aktivitas eksplorasi migas, terutama survei seismik, akan:

1. Merusak Ekosistem Laut: Suara bising dari air gun seismik berpotensi mengganggu, bahkan merusak, habitat ikan dan biota laut lainnya, yang merupakan sumber utama pangan dan ekonomi nelayan.
2. Mengancam Sumber Air Bersih: Di pulau-pulau kecil, eksplorasi juga dikhawatirkan mengancam kelestarian tanah dan air bersih yang merupakan kebutuhan vital warga.

Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tidak main-main: menghentikan sosialisasi survei seismik dan menolak izin eksplorasi migas di Kangean. Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak memberikan restu bagi aktivitas yang mengancam kesejahteraan warganya sendiri.

Penyegelan Kantor Bupati: Simbol Perlawanan Rakyat

Frustrasi akibat kesepakatan yang diabaikan dan ketidakjelasan sikap pemerintah mencapai puncaknya dalam aksi terkini. Pada 11 September 2025, Mahasiswa GMK melakukan tindakan simbolis yang sangat agitatif: menyegel Kantor Pemkab Sumenep.

Aksi penyegelan ini adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai pro-migas dan merugikan rakyat. Warga dan mahasiswa kini mendesak semua pihak untuk bersatu, menolak keras, dan memaksa pihak perusahaan dan pemerintah untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Kisah penolakan ini menegaskan bahwa rakyat Kangean tidak akan mundur selangkah pun dalam menjaga laut mereka.