SUMENEP – Setelah Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, kini giliran tujuh fraksi di DPRD Sumenep menyuarakan pandangan umumnya.
Namun, di tengah harapan normatif akan lahirnya APBD yang “demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial,” muncul pertanyaan kritis: Apakah pandangan umum fraksi-fraksi ini benar-benar akan menjadi instrumen pengawasan yang tajam atau hanya rutinitas politik pemanis menjelang pengesahan?
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Zainal Arifin pada Rabu (8/10/2025) menjadi panggung bagi Fraksi PDI-P, PKB, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, dan Gerindra PKS untuk menyampaikan kritiknya.
Zainal berharap PU fraksi “dapat memberikan beragam perspektif dan pertimbangan-pertimbangan yang berguna, sebagai masukan positif dan konstruktif.”
Ketegangan Dialektika: Antara Anggaran dan Realita Rakyat
Di balik harapan mulia Ketua DPRD, publik menanti terobosan substantif dari para wakil rakyat. APBD 2026 disusun di tengah berbagai tantangan mendesak di Sumenep, mulai dari isu infrastruktur dasar yang timpang, penyerapan anggaran yang lambat, hingga potensi korupsi dana daerah—terutama setelah kasus-kasus yang menjadi sorotan nasional.
Justru di sinilah letak ketegangan dialektika politiknya. Pandangan Umum (PU) bukan hanya formalitas, melainkan kesempatan terakhir fraksi untuk:
- Mengkritik Postur Anggaran: Apakah pos-pos belanja publik, seperti kesehatan dan pendidikan, sudah proporsional? Atau justru anggaran habis tersedot untuk belanja rutin dan proyek-proyek mercusuar yang minim dampak langsung ke masyarakat?
- Menagih Janji Kinerja: Fraksi harus menagih capaian dan kegagalan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tahun sebelumnya. Jika serapan anggaran lambat atau program tidak tepat sasaran, mengapa alokasi di APBD 2026 tidak dipangkas atau dialihkan?
- Mempertanyakan Sumber Pendapatan: Di tengah tekanan ekonomi, apakah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) realistis dan tidak membebani rakyat dengan retribusi yang mencekik?
Jika ketujuh fraksi hanya memberikan pujian atau kritik yang bersifat umum, tanpa menunjuk secara spesifik mata anggaran yang harus diubah atau dipangkas, maka cita-cita APBD berkeadilan sosial akan tinggal slogan semata.
Agitasi untuk Transparansi: Jangan Biarkan Anggaran Disahkan Diam-Diam!
Kehadiran Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, Plt. Sekda, pimpinan OPD, hingga Forkopimda dalam rapat paripurna menunjukkan betapa pentingnya momen ini. Namun, keramaian seremoni ini harus diikuti dengan keterbukaan yang maksimal.
Pandangan Umum fraksi harus disiarkan secara terbuka dan detail kepada publik.
- Penting! Masyarakat Sumenep berhak tahu, apakah Fraksi PKB dan PDI-P sebagai partai pendukung pemerintah vokal dalam mengkritik, atau justru melunak demi stabilitas politik?
- Apakah Fraksi oposisi seperti Demokrat, Gerindra, atau PKS, menggunakan momen ini untuk menyerang pos-pos anggaran yang rawan markup atau penyimpangan?
- Apa sikap Fraksi PAN dan Nasdem terhadap alokasi dana untuk desa-desa terpencil dan kepulauan?
Jika pandangan umum hanya menjadi dokumen internal yang diserahkan juru bicara dan tidak diikuti dengan perdebatan sengit, maka proses legislasi APBD akan dicurigai sebagai transaksi politik senyap.
DPRD Sumenep dan seluruh fraksi harus membuktikan bahwa mereka bukan ‘macan kertas’ politik. Saatnya pandangan umum fraksi menjelma menjadi cambuk pengawasan yang nyata, memaksa Nota Keuangan Bupati dirombak total demi menjamin setiap rupiah APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan kepentingan segelintir elite. Rakyat Sumenep menuntut APBD yang berpihak, bukan APBD yang sarat basa-basi politik.
[dbs/gim]
