SAPEKEN, SUMENEP – Desakan mahasiswa dan warga di Kepulauan Sapeken, Sumenep, agar SKK Migas mencabut izin PT MGA Utama Energi mencuat, dipicu oleh kekhawatiran serius: soal dugaan ketiadaan oil boom di lokasi eksplorasi migas.
Alat ini, yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, adalah garda terdepan dalam mitigasi tumpahan minyak. Keberadaannya bukan sekadar perlengkapan tambahan, melainkan standar operasional yang wajib dipatuhi untuk melindungi ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat.
Kekhawatiran yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep dan warga Desa Sepanjang bukan tanpa dasar. Sejarah industri migas global dipenuhi catatan kelam bencana tumpahan minyak, yang kerap kali bermula dari kelalaian serupa.
Salah satu yang paling fenomenal adalah Bencana Teluk Meksiko pada tahun 2010. Ledakan di anjungan pengeboran Deepwater Horizon milik BP (British Petroleum) melepaskan jutaan barel minyak ke laut, menciptakan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah AS.
Tragedi ini bukan hanya menewaskan 11 pekerja, tetapi juga memporak-porandakan ekosistem laut selama bertahun-tahun dan merugikan ekonomi pesisir hingga miliaran dolar.
Pelanggaran Hukum dan Ancaman Lingkungan
Koordinator BEM Sumenep, Salman Farid mengingatkan, agar pihak perusahaan memperhatikan pentingnya oil boom di lokasi PT MGA Utama Energi, karena jika diabaikan masuk pelanggaran terhadap sejumlah regulasi.
Menurut Salman, perusahaan yang tidak memiliki oil boom , maka sama halnya dengan mengabaikan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP Nomor 35 Tahun 2004 yang mewajibkan sosialisasi dan pelibatan masyarakat.
Lebih lanjut, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara gamblang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencegah pencemaran.
Tanpa oil boom, risiko bencana tumpahan minyak di Sapeken menjadi ancaman nyata. Data ilmiah menunjukkan, bahkan tumpahan minyak dalam skala kecil dapat memiliki efek domino yang merusak.
Lapisan minyak di permukaan air menghalangi penetrasi sinar matahari, mematikan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan. Ikan, terumbu karang, dan mamalia laut menjadi korban tak terhindarkan. Bagi masyarakat Desa Sepanjang yang sebagian besar nelayan, kerusakan ini berarti ancaman langsung terhadap sumber penghidupan mereka.
Oil boom berfungsi sebagai “pagar” yang membendung dan mengendalikan tumpahan minyak agar tidak menyebar ke area yang lebih luas. Alat ini menjadi komponen krusial dalam Oil Spill Contingency Plan (OSCP), sebuah dokumen darurat yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008.
Ketidakmampuan perusahaan menyediakan dan memasang alat ini menunjukkan ketidakseriusan dalam mitigasi risiko, yang menurut BEM Sumenep, dapat berujung pada sanksi hingga pencabutan izin.
Tuntutan Warga dan Janji Kosong
Salman Farid menambahkan, ketiadaan sosialisasi yang melibatkan masyarakat membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan cacat hukum. “Sosialisasi adalah kewajiban. Tanpa itu, bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga bisa berujung pada pencabutan izin operasi,” ujarnya.
Masyarakat Desa Sepanjang (Sapeken) kini menuntut SKK Migas untuk turun tangan, melakukan verifikasi, dan mengambil tindakan tegas. Mereka merasa kecewa karena kehadiran perusahaan tidak membawa manfaat nyata, melainkan hanya menimbulkan keresahan dan potensi konflik horizontal. Hingga berita ini diterbitkan, PT MGA Utama Energi belum memberikan keterangan resmi, dan SKK Migas masih dalam tahap verifikasi.
Kisah di Sapeken menjadi cerminan dari konflik yang sering terjadi antara kepentingan industri dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Kehadiran perusahaan migas memang menjanjikan potensi ekonomi, namun jika diabaikan, risiko bencana yang menyertainya bisa jauh lebih besar.
