Konsultasi Bamus DPRD ke Kemendagri Soal Sanksi

MADURA EXPOSE–Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur secara khusus melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait agenda pembahasan Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Menurut Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep, konsultasi di Kementerian Dalam Negeri ini berkaitan dengan dua agenda yang diusulkan pihak Legislatif, yakni soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 dan Raperda Struktur Organisasi (SO).

”Draf RPJMD sudah kami terima per tanggal 14 Juli kemarin, cuma pembahasannya akan kita agendakan setelah Bamus konsultasi di Kemendagri,” ujar Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Politisi asal Kecamatan Talango ini juga membeberkan adanya silang pendapat diinternal Bamus DPRD terkait agenda yang harus didahulukan dalam pembahasan antara KUA dan PPAS ataukah RPJMD yang berkaitan dengan raperda SO. Perlunya menunggu hasil konsultasi Bamus ke Kemendagri ini, lanjut Herman, sekaligus memastikan adanya sanksi yang ditimbulkan, andaikata RPJMD melampaui batas waktu (deadline) yang ditentukan.

”Selama ini aturannya itu, RPJMD harus ditetapkan setelah enam bulan Bupati dan Wabup Sumenep dilantik. Mak, tanggal 17 Agustus 2016 sudah harus ditetapkan.Kalau misalnya melebihi batas maksimal apa ada sanksinya? Ini yang perlu dikonsultasikan Bamus ke Kemendagri,” paparnya lebih rinci.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Achmad Aminullah menyatakan tugas eskekutif soal draf RPJMD yang memuat program prioritas dan Visi Misi Bupati sudah disampaikan ke pihak DPRD. Artinya sudah selsai tinggal menunggu pembahasan di DPRD Sumenep. [Fer/***]