Konsolidasi PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah: “Jangan ada permainan uang”

SUMENEP, Maduraexpose.com–

 Dalam sebuah deklarasi moral yang menggema di tengah dinamika politik Jawa Timur, Ketua DPD PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menegaskan kembali otentisitas ideologis partai.

Di hadapan seluruh kader, ia menggarisbawahi urgensi pembersihan tubuh partai dari korupsi elektoral, sebuah anomali yang kerap menggerus integritas. Pesan ini disampaikannya menjelang rangkaian konsolidasi internal: Konferda, Konfercab, dan Musancab.

Sebagai figur senior di parlemen, Said Abdullah secara eksplisit menolak politik transaksional yang memanfaatkan modal sebagai instrumen rekayasa kepemimpinan. Ia memandang praktik ini sebagai patologi politik yang merusak esensi kaderisasi. Dengan lugas, Said menegaskan:

“Konferda, Konfercab, dibawa santai saja. Toh sudah ada ketentuannya. Jangan ada permainan apapun pada saat Konferda, Konfercab, sampai Musancab.”

Ancaman sanksi tegas, termasuk diskualifikasi, adalah penegasan bahwa integritas bukanlah sekadar retorika, melainkan sebuah prinsip non-negosiatif.

“Jangan ada permainan uang. Kami ingin semua proses konsolidasi, pelembagaan partai, benar-benar bersih. Kalau ada permainan, maka akan didiskualifikasi, dibawa ke Majelis Kehormatan Partai.”

Lebih jauh, Said Abdullah mengajak kader untuk merefleksikan makna hakiki dari partai ideologis. Menurutnya, rekrutmen kepemimpinan harus didasarkan pada rekam jejak pengabdian, integritas, dan dedikasi nyata. Ini bukan sekadar memilih figur, melainkan menegakkan kembali epistemologi perjuangan di mana seorang pemimpin adalah pelayan ide, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan.

“Kita rumuskan yang menjadi ketua karena dedikasinya, integritasnya, dan pengabdiannya. Tidak boleh ada permainan uang.”

Pernyataan Said Abdullah ini menjadi narasi tandingan terhadap realitas pragmatisme politik, mengingatkan bahwa fondasi sebuah partai yang kuat terletak pada kemurnian nilai, bukan pada kekuatan finansial. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali hegemoni moral di internal partai. [*]