Kisruh proyek pemenang tender terus bergulir hingga ke Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Terbaru, komisi hukum memanggil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat guna dimintai kejelasan terkait lolosnya PT.Trisna Karya dalam proyek pembangunan gedung ICU RSUD Moh. Anwar.

Menurut Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, pemanggilan LPSE itu sebatas kewajiban anggota DPRD dalam melakukan evaluasi sekaligus mempertanyakan proyek ICU di RSUD H.Moh.Anwar.

“Ini tugas dan kewajiban kami dalam mengevaluasi LPSE sebagai mitra kerja, termasuk masalah proyek ICU RSUD Moh. Anwar,” ujar Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (13/6/2016).

Politisi asal Masalembu ini mendesak LPSE supaya menjelaskan secara terbuka terkait lolosnya PT Trisna Karya yang memenangkan proyek pembangunan gedung ICU RSUD Moh. Anwar Sumenep. Padahal degan melihat track record yang bersangkutan cenderung menimbulkan kecurigaan luar biasa dikalangan masyarakat luas.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Jika memang tidak ada permainan Harusnya LPSE terbuka dan berani menjelaskan secara terbuka proses lelang yang sebenarnya hingga tidak lagi menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Terkait pemanggilan LPSE oleh Komisi I DPRD Sumenep tersebut, mendapat reaksi keras dari Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) yang menuding proses pemanggilan LPSE tersebut dinilai tidak fair karena tidak melibatkan pihak yang pertama kali menyoal kasus tersebut, yakni aktivis Nirwana.

“Pemanggilan LPSE oleh Komisi I DPRD Sumenep tanpa menghadirkan aktivis LSM Nirwana, saya pikir patut dipertanyakan dan ini akan menimbulkan kecurigaan baru dari banyak kalangan. Kami yang dari awal ikut mengawal masalah ini, dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD dan Pemkab,” ancam Achmad Zainullah, Ketua KMS Sumenep, Senin Malam, (13/06/2016). [J82/FER]