MADURAEXPOSE.COM–Kemampuan Kabag Humas DPRD Sumenep, Abdul Halim mulai dipertanyakan banyak kalangan, termasuk dalam mengakomodir kepentingan publikasi seluruh anggota dewan makin mengecewakan. Hal itu dipicu oleh ketimpangan jatah iklan antara media cetak dengan online yang sangat jomplang dan terkesan diskriminatif.

Sejumlah pihak juga menyanyangkan alasan Humas, yang beralibi kecilnya jatah iklan untuk media online karena dananya terbatas. Namun hal itu dimentahkan oleh kalangan awak media, karena terbukti beberapa media yang diduga memiliki kedekatan personal dengan bagian humas justru dikaplling dengan dana yang sangat besar dan tidak proporsional.

“Kalau memang anggarannya terbatas, ya mbok dilakukan pemerataan secara proporsional dong. Bukan malah menyuruh wartawan online menunggu anggaran tahun 2o18. Harusnya Kabah Humas DPRD Sumenep itu diisi orang yang paham media dan public ralation. Agar tidak mengganggu kepentinga publikasi yang memadai, masalah ini harus kita hearing ke Komisi I agar dilakukan transparansi sekaligus mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang,” ujar Imam Arifin, aktivis yang juga penggiat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Geramsi) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis 6 April 2017.

Imam mengingatkan semua pihak terkait, agar peran dan fungsi kehumasan di DPRD Sumenep tidak dijadikan ajang kepentingan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan parlemen.

“Kami meminta Komisi I DPRD Sumenep segera memanggil Kabag Humas DPRD dan pihak terkait lainnya supaya dimediasi dengan perwakilan media online yang saat ini getol menyuarakan ketimpangan anggaran publikasi,” tandasnya.

Pihaknya beralasan, adanya kisruh iklan wartawan yang terus berkepanjangan dan diduga tidak ada iktikad baik untuk segera diselesaikan itu, lanjut Imam, secara tidak langsung akan menggangu tugas media dalam melakuka publikasi.

“Saya pikir Kabag Humas DPRD Sumenep yang baru tidak layak dipertahankan. Buktinya, sampai hari ini gaduh iklan masih belum mampu diselesaikan. Agar tidak menggangu kepentingan publik yang lebih besar, sebaiknya Kabag Humas DPRD Sumenep dicopot saja,” pungkasnya.

Berdasarkan pengakuan sejumlah wartawan media online, mereka hanya dijatah iklan seharga Rp 300 ribu dalam sebulan sekali. Sementara media ini sempat ditawari Rp 750 ribu, namun ditolak oleh bagian marketing MaduraExpose.com.

[ferry]

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM