Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

Sumenep (Madura Expose) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan jaringan listrik sebesar Rp 7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 menuai banyak kecaman.

Pasalnya anggaran tersebut dituding terlalu kecil jika dibandingkan dengan besarnya cakupan wilayah, terutama di daerah kepulauan yang sebagian besar belum teraliri listrik.

Sekalipun ada peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 yang hanya berjumlah Rp 3,1 miliar, tetapi angka tersebut tergolong kecil mengingat postur APBD Sumenep tahun 2017 menembus angka Rp 2 triliun lebih.

“Kalau ukurannya jumlah APBD tahun 2017 maka nilai yang paling mendekati realistis untuk anggaran kelistrikan di angka Rp 20 miliar sampai Rp 25 miliar. Dengan anggaran seperti ini misalnya, maka upaya untuk mempercepat pemerataan aliran listrik ke seluruh wilayah akan dengan mudah dapat diwujudkan,” kata Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama di Jakarta pada Kamis (06/04/2017).

Apalagi menurut Asep, rasio pengguna listrik dari PLN dan non PLN seperti pemamfaat program panel tenaga surya terpusat dan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) berada kisaran di angka 52,48% dari 322.393 jumlah rumah tangga.
Selain itu, Asep menuding pemerintah daerah memang tidak berkomitmen dalam mempercepat pemerataan aliran listrik ke berbagai wilayah, terutama di daerah kepulauan.

“Saat ini di daerah kepulauan dari 48 pulau berpenghuni 42 lainnya belum teraliri listrik. Anehnya berbagai instansi dalam pemerintahan hanya saling lempar tanggung jawab dan kritik yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap percepatan pengadaan jaringan listrik,” terang Asep.

Mirisnya dengan jumlah anggaran yang sangat kecil itupun harus dibagi antara wilayah daratan dan kepulauan. Sekalipun kepulauan mendapatkan sembilan puluh persen dari total anggaran, menurut Asep itu tidak sebanding dengan besaran kebutuhan masyarakat kepulauan terhadap listrik.

“Untuk Kepulauan Gili Genting saja diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp 8 miliar. Bahkan Pulau Raas membutuhkan anggaran sebesar Rp 43 miliar untuk pengadaan listrik. Jika pada tahun berikutnya tidak ada kenaikan minimal 70% dari anggaran sekarang, Pemkab Sumenep memang sengaja membuat masyarakat kepulauan tetap gelap,” papar Asep.

Asep menjelaskan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan saja. Selain itu listrik juga berperan besar dalam menggerakkan aktifitas ekonomi masyarakat, seperti kegiatan home industri yang sangat bergantung kepada pasokan listrik.

“Akibat minimnya pasokan listrik terutama di daerah kepulauan, optimalisasi potensi lokal sebagai roda perekonomian masyarakat berbasis kekayaan alam belum dapat digerakkan dengan baik,” tutup Asep.

[kay/zal]