A.Hamid Ali Munir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep/Ist.

MADURAEXPOSE.COM–Hak interplasi yang digelindingkan segelintir anggota dewan di DPRD Sumenep saat ini, secara tidak langsung dianggap terlalu mengada-ada, mengingat ditahannya gaji anggota dewan itu bukan kesalahan Bupati.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Kalau cuma soal gaji itu mah bukan interplasi, lebih pas dikomunikasikan saja lewat rapat dengar pendapat atau hearing,” ujar Hamid Ali Munir, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep melalui sambungan telpon pribadinya dengan Redaksi Maduraexpose.com, Jum’at (03/02/2017).

Politisi macho yang juga mantan Ketua Komisi C (sekarang Komisi III,Red) ini meminta semua pihak, termasuk kalangan anggota dewan untuk introspeksi diri, kenapa gaji tidak diberikan.

“Mending teman-teman anggota dewan itu, sama-sama introspeksi diri supaya kinerjanya semakin baik. Kalau cuma soal gaji itu ngapain pakai hak interplasi segala. Persoalan itu cukup dengan komunikasi yang baik, terutama unsur pimpinan DPRD,” tandasnya.

Sebelumnya, Abrari “Alsael”, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, melalui media online, sempat melontarkan ancaman untuk menggunakan hak interplasi seperti dilansir sejumlah media. Ancaman itu berkaitan dengan keberadaan anggota dewan, yang sudah dua bulan “puasa” gaji.

“Kami sudah menyerahkan kepada pimpinan untuk melakukan komunikasi dengan Bupati. Kalau tidak berhasil ya Interpelasi,” ungkap Abrari “Alzael” seperti dilansir media online Sumenep, Madura, Jawa Timur. [dbs*/Ferry]