Ketua Demokrat Sumenep Minta Klarifikasi, Angkat Bicara Soal Isu Korupsi BSPS yang Seret Kadernya

SUMENEP – Isu dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 semakin memanas di Kabupaten Sumenep. Kasus ini menyeret nama seorang kader Partai Demokrat, yang dikabarkan mendapat jatah program hingga puluhan miliar rupiah.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, H. Indra Wahyudi, akhirnya angkat bicara, meminta klarifikasi dari kadernya untuk menjaga marwah partai.

Dalam pesan singkatnya kepada media, Indra Wahyudi menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. “Terkait banyaknya pemberitaan yang menyeret Ketua Fraksi Demokrat atas dugaan keterlibatan korupsi BSPS, kita tentu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya kepada MaduraExpose.com, Rabu (10/9/2025) dini hari.

Namun, ia tidak menampik kekhawatiran bahwa isu ini bisa berdampak buruk pada citra partai. Oleh karena itu, ia meminta agar kader yang bersangkutan segera memberikan penjelasan.

“Jika memang tidak benar, maka penting kiranya yang bersangkutan memberikan klarifikasi lewat media agar isu ini tidak liar dan menggelinding menyeret-nyeret nama besar Partai Demokrat,” imbuhnya.

Tuduhan Serius dan Angka Fantastis

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan dugaan keterlibatan kader Partai Demokrat tersebut dalam kasus korupsi BSPS. Berdasarkan pengakuan Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep berinisial RP, oknum kader berlambang Mercy itu diduga memperoleh jatah program sekitar 2.000 unit rumah.

Dengan alokasi anggaran Rp20 juta per unit, total nilai program yang dikelola kader ini mencapai angka fantastis, Rp40 miliar. Yang lebih mencengangkan, setiap penerima bantuan dikabarkan dipungut biaya Rp2,5 juta, yang kemudian disetorkan kepada orang kepercayaan sang kader.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tudingan serius yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat ini belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak yang dituduh.

Sikap diam ini justru menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar di publik, menanti kejelasan di tengah pusaran isu korupsi yang terus membesar. [trbn/rdr/smp/gim/dbs]