Sumenep, Jawa Timur –
Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Sumenep hingga awal September 2025 memicu tanda tanya besar di kalangan publik dan pengamat pemerintahan.
Keterlambatan ini, yang diakui sendiri oleh Bupati Achmad Fauzi, tidak hanya mengganggu stabilitas birokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi spekulasi politis yang sarat akan kepentingan.
Jabatan Sekda adalah posisi strategis yang berfungsi sebagai “otak” birokrasi. Ia bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjembatani komunikasi antara kepala daerah dan ASN, serta mengawal kebijakan strategis.
Tanpa pejabat definitif, roda pemerintahan berjalan pincang. Plt Sekda, Syahwan Effendi, memang langsung bergerak cepat, namun kewenangan terbatas yang dimilikinya berpotensi menunda sejumlah keputusan penting.
Teori Birokrasi Weber dan Politisasi Jabatan
Fenomena yang terjadi di Sumenep dapat dianalisis melalui lensa teori birokrasi Max Weber, khususnya kritik terhadap politisasi birokrasi. Weber memandang bahwa birokrasi ideal haruslah rasional, impersonal, dan efisien.
Penunjukan pejabat harus didasarkan pada kompetensi teknis (meritokrasi), bukan karena kedekatan politik. Tujuan utama birokrasi adalah melayani publik secara objektif, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau politik.
Namun, yang terjadi di lapangan seringkali berbeda. Jabatan Sekda kerap menjadi objek perebutan politik. Pengisiannya tidak selalu didasarkan pada profesionalisme, melainkan sering kali melibatkan kompromi politik dan loyalitas personal.
Penundaan pembentukan panitia seleksi (pansel) di Sumenep menimbulkan kekhawatiran bahwa proses meritokrasi ini sedang diabaikan demi mempertimbangkan faktor-faktor non-teknis.
Indikasi Politisasi Jabatan Sekda:
- Alasan Non-teknis: Penundaan seleksi dikhawatirkan bukan karena kendala teknis, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menempatkan figur yang dapat mengakomodir kepentingan politik tertentu.
- Jelang Pilkada: Posisi Sekda sangat strategis menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pejabat Sekda definitif dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan birokrasi untuk mendukung agenda politik tertentu.
- Dampak pada Kebijakan Strategis: Kekosongan Sekda definitif dapat menghambat kebijakan strategis daerah, seperti pengelolaan partisipasi migas dan optimalisasi dana bagi hasil, yang membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang kuat dan stabil.
Dampak Buruk bagi Pelayanan Publik
Publik berhak curiga bahwa lambatnya pengisian jabatan ini adalah bagian dari manuver politik. Hal ini merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
Dampak langsungnya adalah lambatnya pengambilan keputusan, koordinasi antar-OPD yang terganggu, dan pada akhirnya, pelayanan publik yang melemah.
Dalam situasi di mana masyarakat membutuhkan solusi cepat dan responsif, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik, keberadaan Sekda definitif menjadi sangat mendesak.
Tanpa sosok yang memiliki kewenangan penuh, efektivitas program-program pemerintah terancam menurun, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi akan terkikis.
Pertanyaannya, apakah kepentingan politik lebih penting dari kepentingan publik? Keterlambatan ini seakan menjadi bukti bahwa teori Weber tentang birokrasi yang ideal masih jauh dari realitas.
Yang kita saksikan adalah sebuah birokrasi yang disusupi politik, di mana penempatan pejabat tidak lagi murni demi kepentingan rakyat, melainkan demi mengakomodasi agenda-agenda tersembunyi.
Publik Sumenep menuntut Bupati Fauzi untuk segera bertindak, membentuk tim seleksi yang independen, dan memilih Sekda definitif yang kompeten demi menjaga stabilitas dan efisiensi birokrasi.
Jangan biarkan nasib pelayanan publik dikorbankan demi pertimbangan politik yang tidak transparan. [*]
