Jebakan Defisit Anggaran, Akhmadi Yasid: Ini Lampu Kuning APBD!

Sumenep, MaduraExpose.com — Di tengah hiruk-pikuk Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep pada Jumat (15/8/2025), sebuah kenyataan pahit tersaji dalam laporan Badan Anggaran (Banggar): APBD 2026 diproyeksikan anjlok Rp570 miliar.

Dari target ambisius Rp2,6 triliun, kini angkanya merosot tajam menjadi sekitar Rp2,02 triliun. Penurunan ini bukan sekadar fenomena teknokratis, melainkan sebuah episentrum krisis struktural yang menguji kedaulatan fiskal daerah. Ini adalah peringatan, sebuah lampu kuning anggaran yang menyala di cakrawala pembangunan.

Membaca Arah Mata Angin Politik Anggaran

Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, yang merupakan wajah baru di parlemen, dengan tajam menyoroti tren ini. “Ini lampu kuning anggaran,” katanya, “kita tidak bisa lagi terlalu mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, ada konsekuensi efisiensi anggaran yang harus kita hadapi.”

Pernyataan politisi PKB ini mencerminkan sebuah kesadaran politis bahwa otonomi tidak bisa dimaknai sebagai belas kasihan anggaran, melainkan sebagai sebuah amanah untuk membangun kemandirian. Dalam narasi politik anggaran, setiap rupiah adalah suara yang diinvestasikan pada program-program, dan kini, setiap suara itu harus diperhitungkan dengan cermat.

Panggilan untuk “Dream Team” dan Reformasi

Meski dihadapkan pada tantangan besar, ada secercah harapan dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp318 miliar menjadi Rp333 miliar. Namun, ini belum cukup untuk menggeser ketergantungan kronis pada dana transfer pusat.

Di sinilah ide politik Akhmadi Yasid menemukan ruangnya: dibutuhkan “dream team” yang bukan hanya cerdas mengelola, tetapi juga gigih dalam menggali potensi. Sebuah tim yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi kebijakan anggaran yang konkret, reformasi administrasi yang berani, dan inovasi yang pro-investasi.

Menurut Yasid, Kepemimpinan Bupati akan diuji dalam seni mengorkestrasi respons ini. Mengambil keputusan yang tidak populer, seperti pemangkasan belanja operasional dan realokasi anggaran, adalah bagian dari keniscayaan. “Kegagalan untuk bertindak bukan hanya akan memperlambat pembangunan, tetapi juga dapat memicu erosi kepercayaan publik”, tandasnya.

Tantangan APBD 2026 adalah momentum bagi Sumenep untuk menegaskan kembali arti sebenarnya dari desentralisasi. Ini adalah saat untuk mengubah krisis menjadi kesempatan, membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan tidak lagi bergantung pada belas kasihan langit.

Parlemen dan eksekutif kini berada di panggung yang sama, di mana setiap langkah mereka akan menentukan arah masa depan. Pembahasan KUA PPAS 2026 yang telah dirampungkan menjadi babak awal dari drama anggaran yang akan berlanjut hingga RAPBD 2026 selesai dibahas. [*]