Sandy Tyas Mulyadi dan Bupati Sumenep

MADURAEXPOSE.COM—Timpangnya pembagian anggaran untuk dana publikasi media di Humas DPRD Sumenep dirasa banyak kalangan terjadi ketimpangan yang sangat mencolok. Untuk media online, mayoritas dihargai sekitar Rp 750 ribua-an, sedangkan media cetak sekelas lokal pun nominalnya bisa selangit dikisaran Rp 4 juta-an.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Fenomena tersebut membuat sejumlah aktivis berang dan menganggap adanya dugaan diskriminasi dan ketidak pahaman bagian Humas DPRD Sumenep dalam menghargai media.

“Apalagi saat ini dunia pemberitaan nyaris dikuasai media online setelah telivisi. Menjadi sangat tidak etis, ketika Humas DPRD Sumenep mengharga media online sangat murah,” terang Sandy Tyas Mulyadi, Fungsionaris LSM Petir Sumenep kepada Maduraexpose.com melalui salah satu media sosialnya, Jum’at Petang, (23/3/2017).

Pihaknya berharap agar jatah untuk publikasi media online dan cetak dibuat berimbang, kalau tidak ingin di prioritaskan media daring. Hal itu, lanjut Mulyadi, kehadiran media online menjadi sangat penting dalam menyampaikan program pemerintah daerah maupun capaian kerja dari seluruh anggotr DPRD Sumenep.

“Media online itu lebih cepat dengan akurasi datanya yang terus berimbang dan terbitnya bisa terus update, karena tidak nunggu proses naik cetak. Kalau menurut saya, harusnya lebih mahal media online ketimbang media cetak,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku heran dengan kebijakan yang diambil oleh bagian Humas DPRD Sumenep dalam menerapkan besaran harga sebuah Advertorial maupun iklan terhadap media online.

“Harusnya berimbang, masak yang cepat dan mudah di akses pembaca, nilai ADV nya jauh lebih murah, ini tidak profesional namanya. Sekarang era digital atau dunia di ujung jari. Harusnya bagian Humas DPRD Sumenep sadar, kalau setiap saat mereka pegang gadget yang sudah terkoneksi internet,”pungkasnya. [Zen/Fer]