Ironi Pemberantasan Rokok Ilegal: Mandiri vs. Komitmen Politik Tertinggi

Di tengah desakan publik dan akademisi agar Presiden Prabowo Subianto turun langsung memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, Direktorat Jenderal Bea Cukai justru mengambil langkah maju secara mandiri.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal resmi dibentuk pada Juli 2025, sebuah inisiatif yang lahir dari keberhasilan Operasi Gurita.

Satgas BKC: Inisiatif Bea Cukai, Bukan Perintah Presiden?

Pembentukan satgas ini patut diapresiasi. Setelah Operasi Gurita berhasil menyita 195,4 juta batang rokok ilegal dari 4.214 penindakan hingga Juli 2025, Bea Cukai mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan.

Tujuannya jelas: menekan peredaran rokok ilegal, mengamankan penerimaan negara yang tergerus, dan menciptakan iklim usaha yang adil. Satgas ini berfokus pada operasi masif dan terkoordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.

Namun, di balik langkah progresif ini, tersimpan sebuah paradoks. Sejak jauh hari, berbagai pihak telah mendesak Presiden Prabowo untuk secara langsung membentuk satgas ini, mengingat dampak kerugian rokok ilegal yang sangat masif—bahkan beberapa studi menyebut kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah.

Desakan ini didasari keyakinan bahwa penindakan rokok ilegal membutuhkan komando tertinggi, layaknya perang melawan kartel narkoba.

Gagasan Besar di Tengah Ketiadaan Komitmen Teratas

Peredaran rokok ilegal bukan hanya masalah pajak, tetapi juga ancaman serius terhadap industri rokok legal dan kesehatan masyarakat, terutama karena harga yang lebih murah membuatnya mudah dijangkau oleh remaja.

Ketiadaan instruksi langsung dari presiden untuk membentuk satgas ini memunculkan pertanyaan: apakah pemberantasan rokok ilegal memang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini?

Meski Bea Cukai telah menunjukkan komitmen kuatnya, peran kepemimpinan tertinggi tetaplah krusial. Sebuah satgas yang dibentuk oleh perintah langsung presiden akan memiliki kekuatan dan legitimasi politik yang jauh lebih besar.

Hal ini akan memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan tanpa hambatan, serta mengirimkan pesan tegas kepada para pelaku dan “aktor intelektual” di balik peredaran rokok ilegal.

Pada akhirnya, pembentukan Satgas BKC oleh Bea Cukai adalah langkah yang benar. Namun, hingga ada komitmen politik yang lebih tegas dari pemimpin negara, perjuangan ini akan terus terasa berat.

Inisiatif dari bawah tanpa dukungan penuh dari atas mungkin akan berhasil, tetapi butuh waktu lebih lama dan tenaga ekstra. Pertanyaan yang tersisa adalah, sampai kapan negara akan membiarkan triliunan rupiah hilang karena ketiadaan satu komando tegas?. [dbs/gim]