Inilah Masukan Mendagri Soal Kungker DPRD

MADURAEXPOSE.COM–Himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo agar Wakil Rakyat baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat mengurangi kegiatab kunjungan kerja mendapat perhatian Pimpinan DPRD Sumenep. Pimpinan DPRD menyatakan apresiatif teerhadap saran yang diintruksikan Mendagri tersebut.

Seperti diketahui di beberapa media nasional, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemimpin dan anggota DPRD tidak lagi melakukan kunjungan keluar daerah dengan dalih studi banding. Mendagri menyarankan supaya kunker baik bimtek maupun studi banding dewan dikurangi dan mempertimbangkan urgensi kunker tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh. Hanafi menyatakan, saran Mendagri agar para pemimpin dan anggota DPRD di Indonesia tidak lagi melakukan kegiatan bimbingan teknis dan perjalanan dinas yang tidak perlu dengan tujuan memangkas anggaran, memang perlu dipertimbangkan.

Sebab dia tak memungkiri ada banyak sorotan dari masyarakat bahwa kegiatan bimbingan teknis atau kunjungan kerja ke luar daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak penting dan hanya buang-buang anggaran.Meski menurut kita itu (kungker) perlu, tapi secara pribadi saya sangat setuju dengan saran itu. Dan saya rasa teman-teman anggota DPRD yang lain tidak akan keberatan,tukas politisi Partai Demokrat itu.

Namun demikian, Legislator asal Partai Demokrat itu mengeukakan, sejauh ini, terkait dengan saran Mendagri tersebut formulasinya belum jelas. Pihaknya tidak bisa memastikan bahwa pada pembahasan APBD Sumenep selanjutnya anggaran kunker akan dihapus.

Menurut Hanafi, saran atau himbauan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut membutuhkan regulasi, semenetara saat ini aturan yang mengatur untuk menjadi pedoman atau acuannya masih belum ada.

Saran itu tidak bisa serta merta dilaksanakan oleh kita. Karena payung hukumnya seperti apa, ketika kita melakukan bimtek di tempat dengan ada honor. Kita tidak mau selalu mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat seperti selama ini kita telah dapatkan,tandas Legislator asal Pulau Kangean ini.

Senada disampaikan Ketua DPRD, Herman Dali Kusuma. Saran mendagri tersebut selaras dengan semangat efektifitas dan efisiensi anggaran. Program atau kegiatan yang manfaatnya kurang jelas terhadap masyarakat luas diharapkan dapat dipangkas termasuk dalam kunker atau study banding jika dianggap kurang penting.

Tapi, saya sebagai Ketua Dewan tidak bisa memutuskan sendiri untuk melakukan pemangkasan anggaran. DPRD adalah collective collegial, perlu pembahasan bersama. Bahkan, dalam kunker-pun juga diputuskan bersama, bukan ditentukan satu orang termasuk saya,tambah Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. (*)