MADURAEXPOSE.COM– MADURAEXPOSE.COM—Belakangan kerap pengusaha muda mengaku bingung dengan ketentuan Wajib Pajak bidang industri perhotelan. Ada yang terang-terangan mengaku tidak paham mengenai ketentuan perpajakan yang diterapkan apakah menggunakan ketentuan pajak daerah ataukah pajak pusat.

“Wajar saja kalau kemudian muncul pertanyaan dalam benak kami. Kalau dipikir-pikir hotel itu karakternya berbeda dengan jenis usaha industri lainnya seperti manufaktur. “terang Fatimah, salah satu mahasiswi asal Sumenep yang saat ini menempuh pendidikan jurusan perhotelan di Jakarta.

Sementara pihak BPPKAD Sumenep dikonfirmasikan terkait persoalan ini mengatakan, diaktagorikannya perhotelan kedalam Wajib Pajak industri, karena perhotelan tidak jauh berbeda dengan perbankan.

“Kenapa perhotelan itu sama wajib pajak seperti perbankan. Karena masuk bidang industry yang memproduksi jasa. Apalagi tahun depan kita sudah memasuki Visit Sumenep 2018. Kami prediksi industry perhotelan akan terus berkembang di Sumenep,” ungkap H.Imam Sukandi melalui bagian publikasi BPPKAD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pihaknya menambahkan, sebuah industry perhotelan memiliki jenis yang beragam dengan layanan yang sudah barang tentu dikelola secara komersial. Mayoritas hotel saat ini tak hanya menyedikan jasa penginapan, tapi juga menyediakan pelayanan makan dan minum, pencucian pakaian dan ada juga dilengkapi dengan fasilitas pemijatan sehat, ATM, diskotik, toko obat dan live music.

H.Imam Sukandi, Sekretaris BPPKAD Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan sejumlah fasilitas penyedia jasa penginapan dan jasa lainnya dengan dipungut bayaran,”paparnya.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pihaknya menjelaskan, ada sedikit perbedaan antara subjek pajak hotel dengan Wajib Pajak Hotel yang harus dipahami pihak pengelola.

“Kalau subjek hotel itu tertuju kepada pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak dibayarkan kepada hotel diatur dengan Peraturan Daerah dengan tarif paling tinggi sebesar 10%”, imbuhnya.

Secara gambling, imam juga menjelaskan, bahwa industry perhotelan itu adalah jasa. Dalam operasionalnya, industry ini dijalankan dengan dua aktivitas utama dan pendukung.

“Biasanya aktivitas utama industry perhotelan itu dijalankan oleh bagian front office, tata graha, tata boga, tata hidangan dan minor operating. Kalau yang bagian jasa pendukung cukup dilakukan oleh bagian marketing, bagian teknik pemeliharan, akunting dan security,” pungkasnya. [***]

Redaktur/Editor: Ferry Arbania