SUMENEP – Kondisi sumber daya manusia (SDM) di Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan tajam. Dari total 37 personel di bawah naungan Satpol PP Sumenep, hanya 12 petugas yang mengantongi sertifikat resmi, meninggalkan 25 petugas (sekitar 67%) lainnya tanpa bekal pelatihan memadai, padahal mereka setiap hari mempertaruhkan nyawa menangani situasi darurat.
Minimnya SDM bersertifikat ini menciptakan jurang besar antara tuntutan kerja di lapangan dan kemampuan teknis yang dimiliki petugas.
Beban Berat Tanpa Bekal Memadai
Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep, Sugianto, membenarkan kondisi kritis ini. Ia mengungkapkan bahwa beban kerja petugas Damkar tidak sebanding dengan pelatihan yang mereka terima.
“Pelatihan kami minim. Kondisi ini berlangsung sejak lama. Idealnya petugas damkar harus punya bekal memadai untuk menghadapi semua situasi,” ujar Sugianto, Jumat (28/11/2025).
Petugas Damkar dituntut menguasai segalanya, mulai dari pemetaan lokasi, teknik penanganan kebakaran, hingga kemampuan rescue (penyelamatan) dalam berbagai kondisi. Namun, minimnya pelatihan memaksa mayoritas petugas mengasah kemampuan tambahan secara otodidak—mempelajari teknik berdasarkan kejadian langsung di lapangan.
“Cara belajar begitu tentu penuh risiko, dan penanganan bisa lebih lama. Tapi dengan keterbatasan itu, kami mengandalkan pengalaman dan improvisasi,” tegasnya, menyoroti bahaya yang mengintai karena kekurangan pelatihan teknis formal.
Biaya Sertifikasi Self-Funding: Angka Fantastis Rp16 Juta
Masalah semakin diperparah karena Pemkab Sumenep disebut belum pernah memfasilitasi pelatihan resmi. Akibatnya, petugas yang ingin meningkatkan kemampuan harus membayar sendiri biaya sertifikasi yang sangat mahal:
-
Jenjang Pertama: Sekitar Rp8 Juta
-
Jenjang Kedua (Tingkat Lanjut): Mencapai Rp16 Juta
“Mayoritas petugas membayar sendiri karena ingin meningkatkan kemampuan,” kata Sugianto, memperlihatkan betapa besarnya dedikasi personel yang harus berkorban secara finansial demi profesionalisme.
DPRD Mendesak: Damkar Sektor Vital yang Harus Diprioritaskan
Menanggapi kondisi yang membahayakan nyawa masyarakat dan petugas ini, Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, meminta Satpol PP segera bertindak cepat.
Holik mendesak Satpol PP untuk mengusulkan anggaran khusus peningkatan kapasitas personel Damkar.
“Damkar adalah sektor vital yang harus diberi prioritas. Kalau memang anggarannya tidak ada, bisa disiasati, misalnya yang sudah bersertifikat membagi pengetahuannya kepada yang belum,” saran Holik.
Ia berharap Pemkab Sumenep tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan mendasar SDM Damkar, mengingat mereka adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan situasi berbahaya yang menyangkut nyawa dan harta benda masyarakat.
