Dugaan penyimpangan tersebut di ungkap Hanafi saat semua anggota DPRD Sumenep sama-sama terima uang transport sebanyak Rp 500 ribu. Uang tersebut, harusnya kata dia, di gunakan untuk perjalanan dari Sumenep menujuu Bandara Juanda Surabaya dengan tidak lagi menggunakan mobil dinas.
“(Harusnya) kalau semua anggota dewan sudah mengambil uang transport, mestinya jalan sendiri-sendiri ke Bandara. Tapi kok malah ada yang menggunakan mobil dinas”, ungkap Moh Hanafi, Wakil Ketua DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Demokrat. Senin.
Hanafi menegaskan, apa yang di lakukan rekan-rekannya di DPRD Sumenep patut di sayangkan karena menyangkut etika anggaran yang sangat memalukan alias tidak di benarkan.
“Apalagi kebijakan anggaran (transport) sudah di alokasikan dalam pembahasan RAPBD 2014”, sesalnya.
Hanafi menyebutkan, anggota dewan yang telah terima uang transport tapi masih menggunakan mobil dinas merupakan sebuah pelanggaran yang harus di hentikan. Apalagi, lanjut Hanafi, selain mendapatkan uang transport, anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas berupa study banding sudah di cukupi dengan uang saku hingga Rp 2 juta per anggota dewan di tambah uang harian sebanyak Rp 600 ribu plus uang refresentasi per harinya sebesar Rp 130 ribu per orang.
“Pemberian uang saku bagi anggota DPRD yang pergi study banding berfariasi tergantung tempatnya dimana. Kalau yang ke Makassar totalnya per anggota dewan mencapai Rp 2.730.000 per anggota dewan”, rinci Hanafi lebih detail.
Selain mendapatkan uang transport, masing-masing anggota Dewan juga mendapatkan uang perjalanan Dinas yang nominalnya tergantung lokasi dan tempat study bandingnya, semisal untuk perjalanan ke Makasar masing-masing anggota dewan mendapat 2 juta, ditambah uang harian 600 ribu dan uang refresentasi perhari 130 ribu.
Untuk di ketahui, kunjungan para wakil rakyat yang terhormat ini di bagi dalam empat wilayah yakni, Komisi A kunjungan Ke Makasar, Komisi B Ke Badung Bali, Komisi C ke Batam dan Komisi D ke Bandung, Jawa Barat.
(onl/fer)
