Jurus “Bayar Dulu” di Dermaga Tanjung Wangi

BANYUWANGI – Gelombang kepulangan warga perantauan asal Kepulauan Sapeken mulai memadati Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Rabu pagi (11/3). Namun, ada yang berbeda pada arus mudik Lebaran 2026 kali ini. Jika tahun-tahun sebelumnya pemudik bisa melenggang gratis sejak dari pelabuhan, tahun ini mereka harus merogoh kocek terlebih dahulu senilai Rp30 ribu untuk selembar tiket Kapal Sabuk Nusantara 91. Perubahan skema ini menjadi sorotan di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang mengalokasikan anggaran miliaran rupiah demi memulangkan warganya.

Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Tanjung Wangi, Budi Sanjoyo, mencatat sebanyak 496 penumpang telah bertolak menuju Sapeken pada pemberangkatan kedua ini. Mayoritas pemudik adalah pekerja nonformal dari Bali, seperti Hari Kurniawan yang memilih cuti lebih awal demi menghindari kepadatan sekaligus mengejar jadwal penyeberangan sebelum Nyepi. Meski harus membayar di awal, antusiasme warga kepulauan tetap tinggi mengingat perjalanan laut menuju Sapeken memakan waktu hingga 12 jam.

Baca Juga:

Penting! Mencegah Hoax, Ini Imbauan Annuqayah Soal Kabar Santri Tenggelam

Secara administratif, Pemkab Sumenep sebenarnya tidak membiarkan warganya berjalan sendirian. Melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), anggaran sebesar Rp1,12 miliar telah diketuk untuk program mudik gratis tahun ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimhub Sumenep, Achmad Dzulkarnain, merinci bahwa porsi terbesar dialokasikan untuk transportasi laut senilai Rp860 juta, sementara jalur darat mendapat jatah Rp260 juta. Besarnya porsi laut ini merupakan respons atas tingginya kebutuhan mobilitas warga kepulauan selama masa libur Idulfitri.

Namun, mekanisme “Mudik Gratis” tahun ini mengalami pergeseran paradigma birokrasi. Pria yang akrab disapa Dzul itu menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah mekanisme penggantian biaya (reimbursement). Masyarakat membeli tiket terlebih dahulu melalui agen, kemudian biaya tersebut diklaim dan dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada agen transportasi.

“Laboratorium Nalar”

Hingga menjelang Lebaran, tercatat lebih dari 2.000 lembar tiket telah terserap, mayoritas oleh kalangan santri. Langkah ini dipandang sebagai upaya efisiensi anggaran sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran, meski pada praktiknya menuntut kesiapan dana tunai di tangan pemudik saat berada di pelabuhan.

HUKUM & INVESTIGASI

Editorial Note

Catatan Redaksi: Laporan ini membedah dinamika transisi kebijakan anggaran program Mudik Gratis Pemkab Sumenep dari skema subsidi langsung ke mekanisme penggantian tiket (reimbursement). Redaksi MaduraExpose.com menilai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran transportasi laut senilai Rp860 juta ini agar benar-benar memberikan kemudahan akses bagi warga kepulauan, bukan justru menambah kerumitan administratif bagi pemudik di lapangan. Kami terus mengawal setiap rupiah anggaran publik demi terwujudnya pelayanan transportasi yang berkeadilan bagi warga Madura perantauan.

Ferry Arbania > Executive Editor, Madura Expose Global Media