Sumenep, Madura Expose – Kamis, 4 September 2025, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menjadi saksi bisu dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat.
Pimpinan dan beberapa anggota DPRD Sumenep, termasuk Wakil Ketua DPRD Indra Wahyudi, menerima langsung perwakilan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep yang sedang menggelar aksi unjuk rasa. Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama: meninjau ulang Peraturan Daerah (Perda) tentang tembakau.
Aspirasi Mahasiswa: Perda Belum Pro Petani
Dalam dialog tersebut, PC PMII Sumenep menyampaikan keberatan mereka terhadap isi Perda Tembakau yang baru disahkan.
Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan petani tembakau lokal.
”Kami menilai, Perda ini masih memiliki celah yang dapat merugikan petani,” ujar perwakilan PMII saat berdialog dengan pihak DPRD.
Mereka menyoroti perlunya revisi atau penyesuaian agar Perda ini benar-benar melindungi hak-hak petani, mulai dari harga jual, kualitas, hingga proses pemasaran.
Tanggapan DPRD: Komitmen untuk Kesejahteraan Petani
Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPRD Sumenep memberikan apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Indra Wahyudi menyatakan bahwa DPRD siap untuk mengkaji kembali masukan dari PMII.
”Kami sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Kami akan segera membentuk tim untuk mendalami poin-poin yang disampaikan oleh PMII,” jelas Indra Wahyudi.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan setiap kebijakan, termasuk Perda Tembakau, benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi di Sumenep.
Langkah Selanjutnya: Kajian Mendalam dan Kolaborasi
Usai pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus berkoordinasi. DPRD Sumenep berjanji untuk melibatkan PC PMII dalam proses kajian ulang Perda tersebut
.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan revisi Perda yang lebih komprehensif dan inklusif, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, dari petani hingga industri.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bukti nyata bahwa dialog konstruktif antara mahasiswa dan wakil rakyat adalah kunci untuk mencapai kebijakan yang adil dan berkeadilan. (*)
