MADURA EXPOSE–Recana pemanggilan Kabag Humas Pemkab Sumenep dinilai banyak kalangan sebagai sebuah kemunduran dari tatanan kehumasan, yang selama ini memiliki peranan strategis dalam menerjemahkan hubungan baik antara pihak media dengan Bupati, Wabup dan seluruh Stakeholder Pemkab.
“Sinergitas antara awak media dengan pihak Bupati, Wabup dan seluruh Stakeholder Pemkab Sumenep akan menjadi runyam, apabila orang-orang yang tidak menguasai kehumasan dibiarkan bekerja serampangan,” ujar Teddy Muhtady, pengamat media dari Sumekar Network, Senin (30/05/2016).
Pihaknya menyayangkan Kabag Humas Pemkab Sumenep yang sangat lamban dalam menerjemahkan pesan kritis ataupun masukan dari sejumlah wartawan yang selama ini intens mengawal transparansi anggaran kehumasan, nndalam hal ini regulasi iklan yang dinilai tidak proporsional dan menumpuk dimedia tertentu.
“Kalau sampai Kabag Humas Pemkab dipanggil Komisi I DPRD terkait kisruh iklan media, ini menjadi preseden buruk kehumasan. Bupati dan Wabup harus tegas mengambil sikap. Kalau perlu ganti saja seluruh SDM didalamnya, termasuk Kabagnya Pak Didik Suyuti,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim berencana melakukan rasioaliasi anggaran berikutnya.
“Parlemen akan melakukan rasionalisasi dalam perhitungan angaran nanti sebelum APBD perubahan digelar,” tegas Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim kepada awak media.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, bahwa kehadiran insan pers merupakan entitas civil society dalam tegaknya pilar demokrasi ke empat setelah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers. [Fat/Fer]
