Tampak Sekda Sumenep, Hadi Sutarto dikelilingi para pejabat,saat didemo mahasiswa.(Dok.MaduraExpose.com)

MADURA EXPOSE–Kebiasaan Hadi Sutarto, Sekda Kab Sumenep yang selalu berbelit-belit rupanya sulit untuk dibuang. Buktinya, pada saat ditanya wartawan terkait SKPD apa saja yang akan dipangkas, menyusul desakan yang digulirkan oleh pihak Pansus DPRD melalu pembahasan struktur organisasi Tata Kerja (SO-TK) sangat disayangkan banyak pihak.

Rencananya, berdasarkan hasil pembahasan dalam SOTK, legislatif menginginkan adanya pemangkasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang selama ini sangat gemuk itu akan dipangkas menjadi (maksimal) 27 SKPD dari 33 satker yang diusulkan oleh pihak Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur .

Gaya “tepis” Atok (sapaan akrab Hadi Sutarto) ini kembali terulang saat awak media menanyakan jumlah SKPD yang harus dipangkas. Bahkan, saat ditanya apakah pihaknya ikhlas andaikata jumlah SKPD benar-benar dipangkas, pria berambut kriting ini mengaku tidak mau bicara panjang lebar soal ikhlas.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Saya tidak akan berbicara ikhlas atau tidak,” jawa Atok, dengan kening berkerut kepada awak media, Selasa 4 Oktober 2016.

Mantan Kepala Bappeda ini beralibi, yang terpenting baginya adalah bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk diketahui, rencana pemangkasan SKPD ini kerap disampaikan oleh Darul Hasyim, Ketua Pansus SO-TK DPRD Sumenep dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016.

Pemangkasa itu, lanjut Darul, dirasa sangat urgen untuk menekan terus membengkaknya belanja aparatur pemerintah daerah. Apalagi, jumlah SKPD yang diusulkan SKPD mencapai 33 SKPD.

“Saya rasa usulan eksekutif yang mencapai 33 SKPD itu kurang efektif dan sama sekali tidak menyemangati ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya singkat kepada awak media. [fat/kom/fer]