Cukai Negara ‘Bocor’, Rp97 Triliun Raib Digerogoti Rokok Ilegal: Perang Hukum Harus Dimulai!

JAKARTA – Gelombang tsunami rokok ilegal menerjang Indonesia, mengikis fondasi ekonomi negara dengan kerugian fantastis mencapai Rp97,81 triliun pada tahun 2024.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kegagalan sistematis dalam penegakan hukum dan pengawasan fiskal. Penelitian IndoData Research Center menunjukkan bahwa hampir separuh perokok di Indonesia, tepatnya 46,95%, kini beralih ke rokok tanpa cukai. Ini adalah kegawatan struktural yang menuntut tindakan hukum yang tegas, terkoordinasi, dan tanpa kompromi.

Ketika Kebijakan Gagal Mencegah

Data menunjukkan, peningkatan harga rokok legal justru menjadi pemicu utama masyarakat beralih ke produk ilegal. Direktur Eksekutif IndoData, Denis Wahidin, membenarkan bahwa perokok mencari alternatif yang lebih murah, dan rokok ilegal—dengan rasa dan kemasan yang “cukup bagus”—menjadi pilihan. Ini adalah ironi pahit dari kebijakan cukai rokok yang seharusnya meningkatkan penerimaan negara, tetapi justru memperbesar pasar gelap.

Masalah ini bukan hanya soal ekonomi. Keberadaan rokok ilegal secara langsung merugikan para pekerja di pabrik rokok legal dan petani tembakau yang hidupnya bergantung pada industri yang patuh aturan. Bisnis ilegal ini merusak ekosistem industri hasil tembakau (IHT) yang seharusnya menjadi penopang ekonomi, bukan lahan subur bagi para pelanggar hukum.

Perang Melawan Sindikat: Ketegasan Hukum adalah Harga Mati

Lantas, bagaimana negara harus bertindak? Pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan himbauan dan retorika. Diperlukan perang hukum yang sesungguhnya. Aparat penegak hukum, mulai dari Bea Cukai, Kepolisian, hingga Kejaksaan, harus bersinergi dalam sebuah operasi gabungan terpadu.

Poin-poin kunci dalam strategi perang ini adalah:

1. Penindakan Hukum Maksimal: Pelaku, baik produsen, distributor, maupun penjual rokok ilegal, harus dijerat dengan sanksi pidana yang berat. Undang-Undang Cukai (UU No. 39 Tahun 2007) memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda yang masif, dan hukum ini harus diterapkan tanpa pandang bulu.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang efektif. Setiap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal ini harus diusut tuntas untuk menjaga integritas institusi penegak hukum.
3. Kajian Kebijakan Berimbang: Pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitas tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE). Kebijakan harus berpihak pada industri legal dan memastikan bahwa harga rokok tidak mendorong masyarakat ke pasar ilegal.

Tanpa ketegasan hukum yang terencana dan sistematis, rokok ilegal akan terus merajalela, menggerogoti kas negara, dan menzalimi masyarakat yang taat hukum. Perang ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang mengambil untung dari kejahatan.

[dbs/rmol]