#Menteri Sosial RI, Khafifah Indar Parawansa saat sidak ke Gudang Bulog Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Sumenep (Madura Expose)— Sejak bulan Juli 2015 lalu, ribuan warga miskin di sejumlah desa menjerit, lantaran jatah beras miskin (raskin) yang sudah ditebus oleh masing-masing Kepala Desa mendapat kiriman dari pihak Bulog Sumenep sesuai jatah dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
Anehnya, hasil investigasi BaraJP dan Madura Expose di sejumlah desa, justru banyak kepala desa yang mengaku belum menerima jatah raskin, meski mereka sudah menyetorkan uang tebusan.
Pihaknya menduga adanya indikasi permainan sejumlah oknum Bulog Sumenep dan oknum Pemkab setempat. Itu dibuktikan dengan adanya surat Laporan Pelaksanaan Pendistribusian Raskin Kabupaten Sumenep tertanggal 8 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Hadi Sutarto, Msi yang ditujukan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.
“Tanggal 16 Januari 2016 saya konfirmasi ke Ibu Mensos terkait raskin dan rasta ribuan ton yang tidak bisa dicairkan pihak Bulog Sumenep dengan alasan hangus. Lalu Jawaban Ibu (Khafifah,Red), prinsipnya hak rakyat tidak boleh dihilangkan. Pelaku harus bertanggung jawab. Saya minta segera dihitung ulang agar segera dikirim dari Surabaya”, terang Asmuni, Ketua BaraJP Sumenep, Madura, Jawa Timur saat berbincang dengan Madura Expose di kantornya, Kamis Malam (21/1/2016).
Asmuni menambahkan, pengajuan surat yang ditanda tangani Sekda Hadi Sutarto tersebut dengan sendirinya menjadi polemik bagi rakyat miskin di Kabupaten Sumenep, karena hingga detik ini, ribuan ton raskin terindikasi belum didistribusikan ke sejumlah desa.
“Kenapa soal kekurangan raskin atau rasta Pak Sekda begitu agresif berikirim surat ke Mensos, tapi ketika giliran beras tidak jatahkan ke masyarakat miskin, pejabat kita di Sumenep kok nggak ada yang bersuara. Ada apa ini?”, tandasnya menambahkan.
Ia juga heran, dengan banyaknya keluhan kepala desa yang sudah mengeluarkan uang tebusan tapi belum juga dikirm beras miskin atau rasta, pihaknya menduga ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak terkait untuk mengilangkan hak rakyat yang sedang kelaparan.
“Dugaan ketidak beresan semakin jelas antara pihak Pemkab dengan Bulog Sumenep. Sudah jelas banyak Kades melunasi uang tebusan raskin atau rasta, tapi berasnya kok belum kirim. Parahnya lagi ada yang sudah bayar mulai bulan Juli 2015 sampai raskin 13 dan 14 ini juga belum dapat beras miskin”, imbuhnya jengkel.
Semrautnya pendistribusian raskin di Kabupaten Sumenep ini telah membuat Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa marah besar.
“Seperti semula, dilaporkan saja ke polisi atau datangi saja pimpinan Bulognya supaya ada yang urus. Kami langsung bergerak mendatangi Bulog Sumenep”, imbuh Asmuni menirukan ucapan Mensos Khafifah Indar Parawansa.
Sayangnya, lanjut Asmuni, saat dirinya menindak lanjuti atensi dari Mensos ke Gudang Bulog Sumenep saat itu tak satupun penanggung jawab maupun pimpinan Bulog menemuinya.
“ Kami hanya ketemu beberapa karyawan Bulog dan satpamnya bilang bahwa beras yang ada didalam gudang untuk jatah rasta 2016 (bukan yang 2015 yang belum didistribusikan,Red)”, pungkasnya.
[gus/fer]
#Kirim tanggapan, kritik, berita dan tulisan Anda melalui email Redaksi Madura Expose.
Email: maduraexposenews@gmail.com
