Penyuluh KPK Ingatkan Bahaya Mutasi ‘Titipan’, Marwah Pemkab Sumenep Berada di Ujung Tanduk?

MaduraExpose.com – Integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep kini berada dalam sorotan tajam. Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, sebuah peringatan keras muncul mengenai kerentanan sektor mutasi dan promosi jabatan terhadap praktik intervensi ilegal atau yang populer disebut sebagai “jabatan titipan”.

Peringatan ini menjadi krusial mengingat maraknya fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai daerah sepanjang tahun 2025 yang berakar dari komodifikasi jabatan. Jika tidak dibentengi dengan sistem meritokrasi yang rigid, marwah Pemkab Sumenep sebagai institusi pelayanan publik dipertaruhkan di hadapan hukum dan kepercayaan masyarakat.

Patologi Birokrasi: Ketika Jabatan Menjadi Komoditas

Dalam kacamata filsafat pemerintahan, jabatan struktural adalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum (bonum commune). Namun, ketika praktik “titipan” atau jual beli jabatan masuk ke dalam sistem, fungsi birokrasi mengalami degradasi menjadi sekadar alat transaksional.

Badrul, seorang Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi KPK RI, secara spesifik memberikan warning kepada Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi, dan seluruh jajaran Kepala OPD. Ia menegaskan bahwa sektor manajemen ASN adalah titik paling rawan dalam ekosistem korupsi daerah. Korupsi di sektor ini tidak hanya merusak mentalitas pegawai, tetapi juga menghancurkan struktur pelayanan karena menempatkan figur bukan berdasarkan kapasitas, melainkan koneksi atau mahar politik.

Marwah Pemerintahan dalam Pertaruhan Integritas

Mengapa marwah Pemkab Sumenep disebut berada di “ujung tanduk”? Secara ilmu politik, legitimasi sebuah pemerintahan daerah sangat bergantung pada kebersihan birokrasinya. Jika pengisian posisi strategis—mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala OPD, hingga eselon III dan IV—terkontaminasi oleh kepentingan ilegal, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan akan cacat secara moral.

Bupati Sumenep diingatkan untuk tetap istiqamah dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kompromi di luar prosedur hukum. Langkah ini penting agar Kabupaten Sumenep tidak terjebak dalam lubang yang sama dengan daerah-daerah lain yang pemimpinnya harus berurusan dengan lembaga antirasuah akibat gagal membendung syahwat transaksional di internal birokrasi.

Menuju Kedaulatan Merit System

Penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif semata. Inti dari pencegahan korupsi adalah keberanian pimpinan daerah untuk memutus rantai patronase.

Semangat “Satukan Aksi Basmi Korupsi” yang digelorakan di Kantor Bupati Sumenep harus menjadi manifes nyata. Ujian sesungguhnya bagi Pemkab Sumenep adalah proses mutasi mendatang: apakah akan menjadi ajang pembuktian meritokrasi, atau justru menjadi legitimasi bagi praktik titipan yang dapat meruntuhkan wibawa pemerintah di ujung timur Pulau Madura ini. [Tim/Red]