Anggota DPRD Sumenep Ajak Pemerintahan Desa Kawal Anggaran untuk Rakyat

Terbit: 13 Agustus 2025 | 12:09 WIB

Sumenep, Madura Expose – Demi mewujudkan visi besar Asta Cita Presiden, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa menjadi harga mati.

Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menegaskan bahwa desa sebagai ujung tombak birokrasi harus memiliki kemampuan untuk menyelaraskan program dan langkah strategis dengan kebijakan nasional.

Hal ini ditekankannya saat menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) di Kecamatan Bluto. Rabu 13 Agustus 2025.

Menurut Akhmadi Yasid, desa merupakan motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan yang masif agar seluruh jajaran pemerintahan desa, mulai dari perangkat hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mampu bekerja seirama dengan pemerintah pusat.

“Jika pemdes dan pemerintah pusat seirama, maka tujuan besar dalam Asta Cita untuk membangun masyarakat yang sejahtera akan lebih cepat tercapai,” ujarnya.

Musdes yang menjadi wadah diskusi ini memiliki agenda krusial: pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Acara ini dihadiri oleh jajaran lengkap Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Bluto, termasuk Camat Kamiludin, Danramil, dan Kapolsek.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen kolektif untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan optimal.

Dalam sesi diskusi, Camat Bluto, Kamiludin, memberikan penekanan khusus pada pentingnya tertib administrasi.

“Administrasi yang rapi menjadi kunci agar pembangunan berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum maupun teknis,” ungkapnya, menggarisbawahi bahwa efektivitas anggaran desa sangat bergantung pada pengelolaan dokumen yang akuntabel.

Musdes ini tak hanya dihadiri oleh perangkat desa dan BPD, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kehadiran beragam unsur ini menunjukkan semangat partisipatif dalam penyusunan program desa. Setiap usulan yang masuk menjadi masukan berharga untuk memastikan anggaran BUMDes dan desa benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

“Dengan demikian, pembangunan desa bukan lagi sekadar proyek, melainkan manifestasi dari aspirasi kolektif menuju kesejahteraan yang diimpikan,pungkas mantan wartawan senior ini.

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Tragedi Anggaran Sumenep

Terbit: 10 Maret 2026 | 14:14 WIB SUMENEP – Nasib 330 desa di Bumi Sumenep sedang berada di titik nadir. Jika pada era Bupati KH A. Busyro Karim (2015-2020), grafik…

Skandal Setengah Miliar Dana Desa di Sumenep: Kades ‘Sakti’ Bungkam, LSM TOPAN Seret ke KPK

Terbit: 27 Februari 2026 | 23:31 WIB MADURAEXPOSE.COM – Aroma tak sedap dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di salah satu desa di Kabupaten Sumenep kini memasuki babak…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *