JAKARTA—Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh kebutuhan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mencapai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF).
Dukungan ini disuarakan Said dalam keterangan persnya pada Senin (6/10), bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.
Said Abdullah membuka pernyataannya dengan menyinggung relevansi doktrin sistem pertahanan semesta yang dicetuskan oleh Jenderal (Purn) AH Nasution di tengah tantangan global masa kini.
“Doktrin ini masih sangat relevan, sebab dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga ada perang politik, ekonomi, budaya, dan siber,” ujar Said Abdullah.
Ia menekankan bahwa sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Dalam konteks ini, TNI dan Polri berperan sebagai kekuatan utama, namun membutuhkan dukungan rakyat terlatih untuk menghadapi perang nonkonvensional.
“TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, yang ditopang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Said, diperlukan integrasi kaum profesional yang ahli di bidangnya masing-masing dengan kekuatan TNI dan Polri. Namun, ia menekankan, persiapan untuk perang konvensional, yang diukur dengan MEF, tetap harus menjadi perhatian.
Komitmen Anggaran Banggar DPR RI
Kebutuhan anggaran adalah kunci utama untuk merealisasikan MEF. Said Abdullah memastikan bahwa Banggar DPR RI akan memberikan dukungan maksimal.
“Kami di Badan Anggaran DPR selalu mendukung kebutuhan anggaran TNI untuk mencapai MEF,” kata Ketua Banggar DPR RI itu.
Said mengakui bahwa alokasi anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Ia mengutip data Defend Budget Rank 2025 dari Global Firepower yang menempatkan Indonesia di urutan ke-29, masih di bawah Singapura (posisi 26).
“Ke depan kami perkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal,” tuturnya.
MEF Bukan Hanya Anggaran, Tapi Profesionalisme
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa pemenuhan MEF TNI tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga didukung oleh pengembangan organisasi, kemampuan industri militer, dan profesionalitas prajurit.
Ia mengapresiasi upaya pembangunan organisasi yang masif yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto selama menjabat Menteri Pertahanan.
“Presiden RI Prabowo Subianto sejak menjabat Menhan RI telah membentuk enam Komando Daerah Militer baru. Kemudian, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial,” paparnya.
Said menutup dengan menekankan pentingnya profesionalitas prajurit. Ia menegaskan bahwa profesionalitas TNI berarti netralitas dari politik praktis, sebaliknya warga sipil tidak boleh menarik militer ke arena politik.
“Profesional TNI juga berarti prajurit TNI mampu memenuhi kecakapan mengemban tugas pertahanan. Profesionalitas TNI bisa dibangun dengan penerapan merit system di mana prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat,” pungkasnya.
