SUMENEP — Sebuah proyek ambisius yang menelan anggaran hampir Rp 3,9 miliar kini menjadi sorotan tajam. Dermaga Wisata Kalianget-Talango, yang seharusnya menjadi ikon baru dan penggerak ekonomi, justru terbengkalai dan dituding beralih fungsi menjadi tempat maksiat. Komisi III DPRD Sumenep geram dan berencana memanggil pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban.
Proyek Mangkrak, Uang Rakyat Kemana?
Dermaga yang pembangunannya berlangsung sejak 2021 hingga 2024 ini seharusnya menjadi solusi untuk memperlancar penyeberangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, faktanya, manfaat yang dijanjikan tak kunjung tiba. Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub).
“Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat justru tidak jelas fungsinya,” tegas Wiwid.
Kekhawatiran publik semakin memuncak setelah laporan masyarakat menyebutkan bahwa pada malam hari, dermaga tersebut kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan, menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Kondisi ini bukan hanya melukai hati warga, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Sumenep yang sedang digalakkan.
Alasan Klasik dan Harapan Semu
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Disperkimhub Sumenep, Yayak Nurwahyudi, mengakui bahwa dermaga tersebut memang belum berfungsi optimal.
Yayak menyebut bahwa masih ada proses penataan dan koordinasi yang tengah berlangsung. Ia berencana memindahkan jalur penyeberangan ke Asta Yusuf ke dermaga wisata agar lebih terintegrasi dengan terminal.
Namun, alasan ini dianggap tidak memadai oleh banyak pihak. Proses yang berlarut-larut setelah tiga tahun pembangunan menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa koordinasi tidak dilakukan sejak awal? Kapan janji integrasi ini akan benar-benar terealisasi?
DPRD dan masyarakat menuntut jawaban konkret. Proyek ini seharusnya menjadi kebanggaan, bukan simbol dari kegagalan perencanaan dan pengawasan.
Di tengah kesulitan ekonomi, setiap rupiah dari uang rakyat harus digunakan seefisien mungkin dan membawa dampak nyata. Kini, tinggal menunggu apakah pemanggilan oleh Komisi III DPRD akan membawa titik terang atau hanya menjadi serangkaian janji kosong lainnya.
[dbs/ali/gim/fer/tim]
