Membedah Infrastruktur Tani Sumenep: Belasan Miliar Mengalir, Petani Sejahtera atau Sekadar Proyek Fisik?

SUMENEP, MaduraExpose.com – Lokomotif ekonomi Kabupaten Sumenep yang bertumpu pada sektor agraris kini tengah disokong oleh kucuran anggaran yang fantastis. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep dilaporkan mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah sepanjang periode 2025-2026 untuk memperkuat struktur ketahanan pangan di wilayah Ujung Timur Pulau Madura.

Berdasarkan data yang dihimpun Laboratorium Nalar, fokus utama belanja publik DKPP tahun ini tertuju pada tiga pilar: mekanisasi, pergudangan, dan aksesibilitas lahan.

Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Dalam upaya menggeser paradigma pertanian tradisional, DKPP menyedot APBD sebesar Rp2,1 miliar khusus untuk pengadaan 60 unit hand tractor. Mengutip pernyataan Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, pagu anggaran per unit alat mesin pertanian (alsintan) ini berkisar antara Rp28 juta hingga Rp35 juta, yang merupakan hasil serapan aspirasi dari legislatif (DPRD).

Infrastruktur dan Aksesibilitas Lahan Anggaran paling “gemuk” dialokasikan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang mencapai angka belasan miliar rupiah. Dana ini diproyeksikan untuk mengeksekusi 30 paket proyek fisik, mulai dari rehabilitasi hingga pembangunan jalan baru guna mempermudah mobilisasi hasil panen. Selain itu, Rp1 miliar disiapkan untuk membangun dua gudang benih bawang merah di Kecamatan Rubaru—wilayah yang selama ini menjadi sentra komoditas tersebut.

Perspektif Administrasi Publik Secara teoritis, besarnya alokasi anggaran fisik ini harus dibarengi dengan akuntabilitas dan efektivitas serapan. Dalam kajian manajemen anggaran publik, besarnya dana swakelola lumbung pangan yang mencapai Rp600 juta menunjukkan upaya pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pengadaan alsintan dan pembangunan JUT tidak terjebak pada formalitas serapan anggaran semata, melainkan memberikan multiplier effect bagi produktivitas petani tembakau, padi, hingga bawang merah di Sumenep.

Hingga saat ini, DKPP Sumenep terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memastikan bahwa kucuran dana APBD dan stimulan APBN ini mampu menjadi solusi konkret di tengah tantangan iklim dan fluktuasi harga komoditas pertanian.

Red./Editor: Ferry Arbania