Madura ‘Emas Hitam’ atau Sekadar SPBU Nasional? Menagih Tuah Migas bagi Rakyat Selat Madura

SURABAYA, MADURAEXPOSE.COM – Selat Madura telah lama menjadi “sumur raksasa” yang menyuplai kebutuhan energi nasional. Namun, ironi kemiskinan di atas tanah yang kaya minyak dan gas ini terus menjadi rapor merah dalam administrasi pembangunan Jawa Timur. Anggota DPRD Jatim, Harisandi Savari, kini bersuara lantang: Saatnya skema bagi hasil migas tidak lagi “pelit” terhadap rakyat Madura.

Kekayaan bumi Madura seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar angka-angka mentereng di kas pemerintah pusat atau dividen perusahaan asing.

Anatomi Participating Interest (PI): Hak yang Tercecer?

Dalam teori administrasi publik, mekanisme Participating Interest (PI) sebesar 10% adalah instrumen krusial bagi daerah penghasil untuk terlibat langsung dalam pengelolaan blok migas. Harisandi menilai porsi ini harus diperkuat dan dikawal ketat agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten di Madura bisa terdongkrak signifikan.

“Kita ingin menghilangkan stigma bahwa Madura hanya menjadi wilayah eksplorasi. Keuntungannya jangan hanya mengalir ke luar atau ke pusat, sementara warga lokal hanya mendapatkan ampasnya,” tegas politisi Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Migas untuk Infrastruktur dan Pemberdayaan
Optimalisasi bagi hasil migas bukan sekadar soal menambah saldo kas daerah. Secara sosiologis, hasil migas semestinya dikonversi menjadi pembangunan fasilitas publik, perbaikan infrastruktur jalan di pelosok Madura, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Tanpa skema bagi hasil yang adil dan transparan, keberadaan industri migas di lepas pantai Madura justru berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang makin lebar antara gemerlap anjungan pengeboran dan redupnya ekonomi warga lokal.

Red./Edit: Ferry Arbania