Visi Besar Gita Wirjawan: Pendidikan Bukan Sekadar Privilese, Tapi Tanggung Jawab Bangsa!

Terbit: 26 Februari 2026 | 15:11 WIB

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Tokoh intelektual sekaligus mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, kembali memantik diskursus publik melalui sebuah pemikiran mendalam yang ia bagikan di akun X pribadinya. Pesan tersebut bukan sekadar untaian kata, melainkan alarm keras bagi arah haluan bangsa yang dianggapnya kehilangan kompas jangka panjang.

Pendidikan: Privilese atau Tanggung Jawab? Dalam unggahannya, pria yang akrab dengan program Endgame ini menegaskan bahwa mengenyam pendidikan tinggi bukanlah sekadar status sosial atau hak istimewa (privilese) semata. “Ia menjadi tanggung jawab yang lebih besar, untuk memahami apa yang bisa disumbangkan kembali kepada bangsa,” tegas Gita. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan pada pundak individu. Negara harus hadir dengan kejelasan arah (visionary leadership).

Belajar dari Kedisiplinan Tiongkok Gita memberikan komparasi tajam dengan kemajuan pesat Tiongkok. Pada tahun 2020, Tiongkok menunjukkan akselerasi industrial yang nyaris menyalip dominasi Amerika Serikat. Rahasianya? Bukan sihir, melainkan investasi besar-besaran pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang dijaga dengan konsistensi dan visi jangka panjang selama puluhan tahun.

Bagi Gita, tanpa visi yang selaras antara pendidikan dan arah industri, investasi triliunan rupiah di sektor pendidikan hanya akan menjadi angka-angka statistik tanpa dampak nyata bagi kemakmuran domestik.

Sentimen ‘Konoha’ dan Darurat ‘Reset’ Sistem Namun, di balik visi idealis tersebut, publik memberikan respons yang cukup pedas. Dalam pantauan tim Parlemen Garuda di kolom komentar, netizen justru menyoroti realitas pahit di dalam negeri yang mereka sebut sebagai “Negeri Konoha”.

“Utopis. Di Konoha, politik jadi panglima Pak. APBN bidang pendidikan saja jadi bancakan… Sistem politik sebagai hulu dari semua keputusan bernegara termasuk sektor pendidikan mesti ‘reset’,” tulis akun @Irsyad_A_Malaba menanggapi postingan tersebut. Hal ini mencerminkan kegelisahan masyarakat bahwa secanggih apa pun visi pendidikan, jika “hulu” politiknya korup, maka hasilnya hanyalah ekses dari kegagalan tata kelola.

Kesimpulan: Sinkronisasi atau Tertinggal? Diskusi yang dibuka oleh Gita Wirjawan ini menjadi cermin bagi kita semua. Apakah Indonesia sudah memiliki strategic education program plan yang matang? Ataukah kita masih terjebak dalam kebijakan yang berubah-ubah seiring pergantian rezim? Satu hal yang pasti: pendidikan dan visi jangka panjang bangsa harus berjalan selaras untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pemain utama di panggung global. [Tim/Red]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Anatomi Teror: Antara Residu Militerisme dan Supremasi Hukum

Terbit: 21 Maret 2026 | 03:30 WIB MADURAEXPOSE.COM | LABORATORIUM NALAR – Peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di pelataran YLBHI bukan sekadar tindak pidana penganiayaan…

Kiamat Nalar 2026: Saat Algoritma Menjadi ‘Dajjal’ dan Gaza Jadi Laboratorium Terakhir Manusia

Terbit: 19 Maret 2026 | 13:11 WIB MADURAEXPOSE.COM – Peradaban sedang berada di titik nadir yang paling berbahaya. Ketika Joe Kent di Amerika Serikat membongkar kepalsuan intelijen yang menyeret Trump…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *