Sumenep Butuh Pelayan, Bukan Pesulap: Kritik Atas Calon Sekda yang Hobi Menghilang dan Ganti Nomor

SUMENEP, [19 Desember 2025] – Atmosfer politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menghangat seiring bergulirnya isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda). Nama-nama potensial dari jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Badan mulai mencuat ke permukaan. Namun, bukannya membawa angin segar, kemunculan para kandidat ini justru memicu polemik publik.

Sorotan tajam tertuju pada perilaku komunikasi sejumlah oknum pejabat yang digadang-gadang menjadi calon “Panglima ASN” tersebut. Alih-alih menunjukkan sikap terbuka, beberapa figur justru menunjukkan perilaku bak “pesulap”: lihai menghilang saat dikonfirmasi, sulit dihubungi, hingga hobi bergonta-ganti nomor WhatsApp (WA).

Paradoks “Bismillah Melayani”

Fenomena ini dinilai sangat kontradiktif dengan jargon “Bismillah Melayani” yang menjadi napas kepemimpinan Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo. Secara filosofis, birokrasi adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk melayani kepentingan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

“Ini lucu dan sekaligus miris. Sejumlah nama yang disebut-sebut calon Sekda, tapi saat dibutuhkan untuk konfirmasi atau klarifikasi, justru menghilang. Nomor ganti terus, publik wajar bertanya: Anda lari dari apa, Tuan?” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Sumenep.

Sikap tertutup ini dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika jabatan strategis. Dalam filsafat birokrasi, seorang pejabat publik tidak hanya memegang otoritas administratif, tetapi juga memikul beban moral sebagai representasi negara di hadapan rakyatnya.

Gonta-Ganti Nomor: Sinyal Keretakan Akuntabilitas

Kritik pedas juga datang dari Irfan Tesa, fungsionaris Sumekar Network. Menurutnya, di era transformasi digital, komunikasi melalui ponsel dan aplikasi pesan singkat adalah saluran resmi yang tidak bisa diabaikan.

“Pejabat sering ganti nomor itu tidak layak jadi Sekda. Karena di zaman digital ini orang sudah sangat jarang melakukan komunikasi manual, mayoritas lewat nomor HP atau WA,” tegas Irfan Tesa, Jumat (19/12/2025).

Secara manajerial, jabatan Sekda adalah jabatan komunikator utama. Ia adalah jembatan antara kebijakan Bupati dengan implementasi di lapangan, serta penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, media, dan LSM. Pejabat yang hobi “bersembunyi” dari kejaran konfirmasi dikhawatirkan akan menciptakan “birokrasi bunker” yang eksklusif dan alergi kritik.

Sekda: Wajah Pelayanan, Bukan Menara Gading

Publik Sumenep kini menaruh harapan besar agar proses seleksi Sekda tidak hanya terjebak pada formalitas administratif dan rekam jejak kepangkatan semata. Ada kriteria yang jauh lebih krusial di era keterbukaan informasi: Integritas Komunikasi.

Dugaan bahwa para pejabat ini sengaja menghindar karena jenuh dengan situasi politik atau menghindari sorotan media menunjukkan adanya kelemahan dalam kepemimpinan krisis (crisis leadership). Seorang Sekda terpilih nantinya haruslah sosok yang “selesai” dengan dirinya sendiri, komunikatif, dan memiliki keberanian untuk berdiri di depan publik.

“Jabatan Sekda itu sangat penting dalam mengkomunikasikan kepentingan publik dengan Bupati. Jadi ini harus jadi bahan evaluasi. Siapa pun yang sering gonta-ganti nomor HP tidak layak jadi Sekdakab Sumenep,” pungkas Irfan.

Menanti Sosok Pelayan Sejati

Kini, publik hanya bisa menunggu keputusan dari panitia seleksi dan hak prerogatif Bupati. Apakah kursi Sekda akan diduduki oleh seorang “pelayan” yang siap membuka diri 24 jam untuk kepentingan daerah, atau justru jatuh ke tangan “pesulap” yang hanya muncul saat seremonial namun menghilang saat ditagih pertanggungjawaban?

Transparansi seleksi Sekda Sumenep akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Bismillah Melayani. Sebab, birokrasi yang sehat dimulai dari pemimpin yang tidak takut untuk mengangkat telepon dari rakyatnya.***