GEGER! FPK Tebar “Red Alert” ke Hairul Anam: Jangan Sampai Terjebak Narkoba Seperti Pendahulu!

SUMENEP – Suasana pelantikan Hairul Anam sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep masa bakti 2024–2029 pada Senin (28/07/2025) tak hanya diwarnai ucapan selamat, tetapi juga sorotan tajam dan “peringatan keras” dari masyarakat sipil. Front Pejuang Keadilan (FPK), sebuah organisasi yang dikenal vokal dan militan dalam mengawal kasus-kasus hukum di Sumenep, langsung menerbitkan “red alert” agar Hairul Anam tidak mengulangi kesalahan kelam pendahulunya, Bambang Eko Iswanto, yang tersandung kasus narkotika.

Pelantikan Hairul Anam melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) ini terjadi setelah Bambang Eko divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sumenep karena kasus narkoba. FPK, sebagai salah satu elemen sipil yang paling gigih mengawal kasus hukum Bambang sejak penyelidikan, penahanan, hingga vonis dijatuhkan, kini mengalihkan fokus pengawasannya kepada anggota dewan yang baru ini.

“Ini bukan pelantikan biasa. Kami mengawal ketat kasus Bambang hingga divonis, agar DPRD bersih dari praktik yang mencederai kepercayaan publik. Sekarang, kami juga akan kawal Hairul!” tegas Abd. Halim, Aktivis FPK, dengan nada berapi-api pada Selasa (29/7). Pernyataan Halim ini bukan gertakan kosong. Penelusuran menunjukkan bahwa FPK memang memiliki rekam jejak panjang dalam mendesak penegakan hukum dan mendorong transparansi di tubuh legislatif Sumenep, khususnya terkait kasus yang melibatkan pejabat publik.

Halim menegaskan bahwa momentum pelantikan ini harus menjadi titik balik bagi DPRD Sumenep untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik yang sempat tercoreng. “DPRD butuh figur baru yang mampu membangun kepercayaan publik, bukan mengulang sejarah kelam yang sama,” ujarnya, seraya menyerukan agar Hairul Anam hadir sebagai sosok yang bersih dan benar-benar menjalankan fungsi dewan secara bertanggung jawab.

Sorotan terhadap Hairul Anam tidak hanya datang dari FPK. Bahkan, Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, dalam beberapa kesempatan pelantikan PAW, juga telah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh anggota dewan agar menjauhi narkoba dan menjaga integritas sebagai wakil rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa isu narkoba di kalangan legislatif adalah perhatian serius dari internal lembaga itu sendiri, memberikan bobot lebih pada “warning” yang dilayangkan FPK.

FPK juga tidak hanya sekadar memberi peringatan, melainkan juga menetapkan standar dan harapan tinggi. Halim mendorong Hairul Anam untuk tidak hanya menjadi “pelengkap forum” atau sekadar “numpang nama di kursi dewan.” Ia menuntut Hairul agar aktif mengawal isu-isu prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kelompok rentan.

“Jangan hanya jadi pelengkap forum. Rakyat butuh wakil yang bicara dan bekerja nyata,” tambah Halim, menekankan pentingnya komunikasi langsung antara Hairul dan masyarakat di dapilnya. FPK menilai, pendekatan partisipatif adalah langkah konkret dalam membangun kepercayaan konstituen. “Yang dibutuhkan rakyat adalah dewan yang bisa disentuh, bukan yang hanya tampil di baliho,” pungkas Halim, memberikan sindiran tajam.

Hairul Anam, yang diketahui meraih 2.505 suara di Dapil Sumenep 1 pada Pemilu 2024, kini memikul beban berat harapan dan pengawasan. Di satu sisi, ia adalah harapan baru pasca skandal. Di sisi lain, ia harus membuktikan diri mampu menjawab tantangan dan menepis kekhawatiran yang dilayangkan oleh mata publik yang jeli. Pelantikan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru pengujian integritas di tengah sorotan tajam.