Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep Dukung Jatah Pokir Dewan Dipangkas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com) – Pernyataan Ketua Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) Fathol Bari yang berkaitan dengan wacana perlunya pemangkasan jatah anggaran melalui Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumenep tampaknya memantik berbagai respon dikalangan anggota dewan.
Bahkan dengan lantang, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep H.Zainal Arifin dengan garang mengaku tidak masalah kalaupun rencana (pengurangan dana pokir) itu akan direalisasikan.

“Saya sebagai anggota DPRD yang berangkat dari PDIP, jangankan hanya diturunkan, dihapus nggak ada pokir saya senang. Ya, kita nggak ada beban,” demikian H.Zainal Arifin, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep mengkonfirmasi via telpon pribadinya kepada Redaksi Maduraexpose.com.

Politisi asal Kecamatan Ambunten ini menambahkan, secara tanggung jawab, pokir itu beban, yang harus direalisasikan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
“Emang Kita senangkah kita dapat pokir. Kita nggak senang, kita dapat beban dengan itu semua,” imbuhnya dengan nada terdengar sangat serius.

Secara kelembagaan, Zainal mengaku wacana pengurangan dana pokir di Kabupaten Sumenep, jika hal itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang mungkin saja perlu diprioritaskan.

Namun demikian, kalau pengurangan itu sebuah keharusan, pihaknya hanya meminta kepada pemerintah daerah agar dana pokir “disisakan” 30 persen untuk realisasi program masyarakat yang sudah diusulukan melalui Musrembang.

“Tapi satu syarat, karena di eksekutif ada musrembangdes, Musrembancamkab. Saya punya reses, saya minta minimal 30 persen reses saya harus didanai. Itu saja kok,” tandas Zainal Arifin lebih tegas.

Sebagai Wakil Rakyat yang selalu memahami persoalan rakyat, Zainal Arifin tidak memandang tabu adanya usulan pengurangan pokir dewan sepanjang itu untuk kepentingan masyrakat.

“Saya nggak minta pokir. Jadi, kalau pokir hanya dikurangi, buat apa? Dihabisi ya nggak apa-apa. Tak ada beban bagi saya,”tutup Zainal Arifin.
Sebelumnya, Ketua GPMD, Fathol Bari mewacanakan agar dana pokir dewan di Sumenep dikurangi karena masyarakat dalam situasi pandemi saat ini yang masih menjadi momok bagi perekonomian masyarakat.

“Saya tidak mengatakan pokir dewan itu tidak penting. Tapi melihat situasi keuangan Sumenep saat ini yang sangat memperihatinkan, PAD anjlok. Solusinya pokir dewan dipangkas saja kalau tidak mau dihilangkan,” tandasnya kepada awak media di Kantor DPRD Sumenep, Senin 21 Maret 2021.

Pihaknya juga menyarankan agar tak hanya pokir saja dipotong atau dikurangi selama masa sulit ditengah Covid-19 ini belum berakhir.

“Kalau perlu jangan cuma Pokir saja yang dipotong. Misalnya uang perjalanan dinas, transportasi sampai PAD stabil,” imbuhnya.

Pria jebolan Pondok Pesantren Annuqayah dan Raudlatul Iman ini juga berharap sektor pariwisata kembali pulih.

“Mengingat Keuangan Negara Semakin defisit ,DAU makin tahun semakin turun, maka sudah semestinya semua pokir di Jatim turun,”pungkasnya.

Sementara Sekretaris Dewan Sumenep atau Sekretaris DPRD Sumenep Drs Fajar Rahman,MSi dilonfirmasi media enggan memberikan komentar terkait perlunya pengurangan dana Pokir dewan dimas pandemi saat ini. Pihaknya menyarankan agar ke bagian Garwas DPRD Sumenep. [saf/mas/tim]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]