GPMS ke Disdik Sumenep: ‘Kepulauan Bukan Pembuangan PNS Nakal’

Sumenep (Maduraexpose.com)–“Kepulauan Bukan Pembuangan PNS Nakal”, demikian poster yang dikibarkan sekelompok pendemo yang menamakan diri Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) seolah menjadi peringatan keras kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep,Madura, Jawa Timur dalam aksi yang mereka gelar pada 24 Juni 2021 lalu.

Dan seyogyanya apa yang disampaikan GPMS di depan Kantor Dinas Pendidikan Sumenep itu tidak sekadar dianggap sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun lebih dari itu, harus menjadi catatan penting bagi Disdik Sumenep dalam mengabdikan ASN guru di daerah terpencil yang selama ini seolah termarjinalkan, yakni sekolah di Kepulauan Sumenep.

Sebagaimana dalam aksinya, GPMS menilai pendidikan tak bisa dilepaskan dari hadirnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sebagai penentu dalam menghasilkan kualitas pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bahwa “Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan,”.

Jika benar apa yang disampaikan aktivis GMPS, adanya dugaan terdapat banyak oknum ASN guru nakal yang “dibuang” ke sekolah-sekolah di kepulauan, maka betapa naifnya karena hal itu sama halnya dengan melukai amanat UUD 1945, bahwa semua warga negara berhak menerima pendidikan yang layak.

“Kenyataan ASN guru yang ditugaskan di Kepulaun masih kurang maksimal,” demikian sang orator seperti dilansir banyak media.
Tak hanya soal “pembuangan” SDM yang tidak maksimal, malah ada yang lebih parah lagi, berdasarkan hasil investigasi GMPS, ditemukan adanya fakta yang sangat memalukan dan mencoreng marwah dunia pendidikan, dimana ada salah satu oknum di lembaga pendidikan Pulau Raas kerap meninggalkan tugas dan terlihat sering bolak-balik kepulauan- daratan.

Yang lebih menyakitkan warga kepulauan, berdasarkan hasil temuan Korlap Aksi Andi Holis, beberapa Guru ASN yang ditugaskan di Kepulauan ditengarai tidak seutuhnya menetap di Kepulauan tempat mereka mengabdi. Jika fenomena itu dibiarkan, maka sama halnya dengan tidak menghargai keseriusan pemerintah pusat yang secara serius telah menganggarkan ABPD lebih besar untuk sektor Pendidikan dan kesehatan.

Mungkin saja, tak hanya GPMS yang menekankan keseriusan Disdik Sumenep dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN guru di Kepulaun. Mumpung sekarang Bupati baru, semangat baru, kalau perlu Kepala Disdik juga perlu cari yang baru, terserahlah!. Karena intinya, masyarakat kepulauan tak ingin lagi ada selentingan, kalau kepulauan adalah tempat pembuangan bagi ASN Nakal.

“Jelas jika ada pelanggaran oleh PNS Guru kita tetap akan berikan sanksi. Yang terpenting bawa buktinya,” demikian Plt Kadisdik Sumenep Moh Iksan menanggapi orasi para pengunjuk rasa dari GPMS kala itu. (*)