Dilema Meritokrasi dan Etika Politik: Mengapa Absennya Pejabat Pemkab Sumenep Mengancam Good Governance?

MaduraExpose.com– Ketegangan antara fungsi pengawasan legislatif dan disiplin birokrasi di Kabupaten Sumenep mencapai titik krusial. Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya pola komunikasi eksekutif setelah tiga pejabat strategis—Pj Sekretaris Daerah, Plt BKPSDM, dan Kabag Organisasi—mangkir dua kali berturut-turut dari rapat kerja pada 7-8 Januari 2026.

Ketidakhadiran ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh esensi filsafat pemerintahan mengenai checks and balances. Absennya jajaran eksekutif dalam pembahasan pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu pertanyaan besar mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terhadap prinsip meritokrasi.

Meritokrasi: Fondasi Moral Birokrasi Profesional

Dalam diskursus ilmu politik, meritokrasi adalah antitesis dari sistem patronase atau nepotisme. Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan bahwa penerapan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan adalah syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang profesional.

Secara filosofis, meritokrasi memastikan bahwa jabatan publik diduduki oleh individu berdasarkan kompetensi (merit), bukan atas dasar loyalitas politik semata. Hairul menjelaskan bahwa tanpa standar ini, pengelolaan keuangan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Sumenep.

“Prinsip meritokrasi harus dijalankan sebagai wujud good governance. Jika tidak diterapkan, maka tata kelola pemerintahan akan mengalami degradasi kualitas,” tegas politisi PAN tersebut.

Ancaman Contempt of Parliament dan Integritas Institusional

Ketidakhadiran pejabat eksekutif dalam dua kali undangan resmi menimbulkan kekecewaan mendalam bagi legislatif. Dalam filsafat pemerintahan demokrasi, parlemen memegang mandat pengawasan terhadap eksekutif untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai hukum.

Meski enggan menggunakan istilah yang terlalu keras, Hairul Anwar tidak menampik bahwa tindakan “mangkir” yang terkesan disengaja ini menjurus pada contempt of parliament atau penghinaan terhadap institusi parlemen. Secara politik, fenomena ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi yang dapat menghambat sinkronisasi kebijakan daerah.

DPRD Sumenep menilai rapat kerja tersebut merupakan ruang dialektika untuk mengetahui perencanaan strategis OPD. Tanpa kehadiran eksekutif, fungsi pengawasan menjadi lumpuh, dan publik kehilangan transparansi atas bagaimana birokrasi mereka disusun.

Langkah Strategis: Menuju Kedaulatan Tata Kelola

Menanggapi kebuntuan ini, Komisi I DPRD Sumenep memastikan tidak akan membiarkan preseden buruk ini berlanjut. Secara taktis, legislatif akan menjadwalkan ulang pemanggilan pada minggu depan.

Lebih jauh lagi, Komisi I menunjukkan sikap proaktif dengan menyatakan kesediaan untuk mendatangi pihak eksekutif jika diperlukan. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Sumenep tetap berada pada koridor profesionalisme dan jauh dari praktik transaksional.

Keberhasilan Sumenep dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel sangat bergantung pada sejauh mana eksekutif menghormati mekanisme pengawasan dan seberapa konsisten mereka menerapkan meritokrasi sebagai kompas dalam menata birokrasi. [Tim/Red]