Menilik Laporan Reses Fraksi PAN DPRD Sumenep, Panggilan Darurat untuk Perubahan Nyata

SUMENEP — Di balik formalitas rapat paripurna, laporan Reses III Fraksi PAN DPRD Sumenep yang disampaikan pada Selasa (2/9/2025) adalah sebuah panggilan darurat.

Laporan ini bukan sekadar catatan rutin, melainkan cerminan keresahan masyarakat yang menuntut solusi konkret. Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak, kesenjangan dan kemiskinan yang sudah mengakar di Sumenep akan semakin sulit diatasi.

Ekonomi: Generasi Muda Terjebak di Tengah Minimnya Lapangan Kerja

Laporan reses Fraksi PAN mengungkap fakta yang menyakitkan: generasi muda adalah korban utama dari stagnasi ekonomi. Kondisi geografis Sumenep yang unik, dengan wilayah daratan dan kepulauan, seharusnya menjadi potensi, bukan hambatan.

Namun, ketersediaan sumber daya yang timpang, rendahnya kualitas SDM, dan minimnya infrastruktur membuat peluang kerja seolah menguap. Laporan ini bukan sekadar mengeluh, tapi menantang pemerintah: apakah kita akan terus membiarkan anak-anak muda Sumenep berhadapan dengan masa depan yang tidak pasti?

Solusi parsial tidak lagi memadai. Aspirasi masyarakat menuntut sebuah pendekatan holistik yang didukung alokasi anggaran dan kemauan politik yang kuat.

Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah berani untuk menciptakan lapangan kerja dan menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar.

Infrastruktur: Kesenjangan Antara Daratan dan Kepulauan yang Membara

Sumenep ibarat dua dunia yang terpisah: daratan dan kepulauan. Laporan reses menunjukkan bahwa ketimpangan ini semakin memburuk. Jalan pedesaan yang rusak, transportasi laut yang tidak terintegrasi, serta keterbatasan akses listrik dan air bersih telah menciptakan jurang pembangunan.

Fraksi PAN dengan tegas mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Ini bukan soal membangun demi citra, melainkan demi membuka akses dan menciptakan pemerataan.

Pembangunan dermaga, penyediaan kapal angkutan reguler, dan jaringan listrik harus menjadi investasi utama. Lebih dari itu, infrastruktur digital harus segera dibangun untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Mengabaikan pembangunan ini sama dengan membiarkan separuh wilayah Sumenep tertinggal.

Pelayanan Dasar dan Ancaman Narkoba: Nyawa Warga di Ujung Tanduk

Di tengah tantangan ekonomi dan infrastruktur, pelayanan dasar di Sumenep juga masih jauh dari memadai. Sebagai daerah kepulauan, akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi menjadi masalah hidup-mati bagi warga.

Laporan reses menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk Puskesmas pembantu, ambulans laut, dan program guru terdepan di pulau-pulau terpencil.

Selain itu, laporan ini menyalakan alarm merah terkait peredaran narkoba yang kini merambah hingga ke pelosok kepulauan. Narkoba bukan lagi masalah di kota, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat di pelosok desa.

Fraksi PAN mendesak agar pemerintah daerah, BNNK, dan aparat keamanan bekerja sama secara masif, tidak hanya dalam penindakan, tapi juga dalam pencegahan dan rehabilitasi.

Laporan Reses III Fraksi PAN DPRD Sumenep adalah cermin jujur dari kondisi Sumenep hari ini. Ini adalah seruan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana.

Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin melihat Sumenep bergerak maju menuju kesejahteraan yang adil dan merata.

Laporan ini seharusnya menjadi pijakan awal, bukan akhir dari diskusi. Apakah pemerintah daerah siap menghadapi tantangan ini dan mewujudkan harapan masyarakat?. [*]