Ini Alasan Gempur Demo Dinas Pendidikan Sumenep

MADURA EXPOSE–Belasan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Senin (21/03).

Mereka mendatangi Disdik Sumenep, karena diduga terjadi pungutan liar Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 di 3 lembaga pendidikan. Bentuk penyalahgunaan itu berupa bantuan dana tidak sampai pada siswa. “Kami temukan pemotongan DAK 2015 di 3 lembaga sekolah. Pemotongan itu terjadi sebesar 10 persen per sekolah,”kata korlap Gempur, Syauki, Senin (21/03).

Ia menuturkan, selain pemotongan 10 persen terhadap DAK, juga terjadi penyalah gunaan Bantuan Siswa Miskin (BSM). “BSM yang tidak diberikan kepada siswa itu terjadi di 2 lembaga pendidikan,”tuturnya.

Bahkan, juga banyak ditemukan mark up data siswa di lembaga-lembaga sekolah. Hal itu diduga ada pembiaran dari Dinas Pendidikan. “Untuk itu, Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi ini,”tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si memastikan, tidak terjadi pemotongan DAK dan BSM. Sebab, penyaluran DAK dan BSM itu sudah ada petunjuk teknisnya dan langsung diterima oleh lembaga sekolah.

“Kami yakin tidak ada penyelewengan DAK, sebab itu kan sifatnya swakelola dan penyalurannya pun langsung melalui rekening sekolah. Jadi, tidak mungkin terjadi pemotongan. Sedangkan BSM juga langsung diterima sekolah,”ungkapnya.

H. Kadarisman menerangkan, seluruh kegiatan dan bantuan APBN sudah disalurkan sesuai juknis. Jika ada temuan, berarti kewenangan penuh berada di sekolah, karena semua kegiatan itu dilaksanakan oleh sekolah. “Untuk mark up data siswa itu tentunya dilakukan oleh sekolah. Kami hanya menerima data dari sekolah, karena yang melakukan pendataan kan sekolah,” bebernya.

( Nit/Esh)