Ironi di Balik Ratusan Miliar Rupiah, Misteri Kemiskinan Sumenep

Sumenep, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur, seharusnya menjadi model kemakmuran. Kekayaan alamnya melimpah, terutama dari cadangan minyak dan gas (migas) yang tak terhitung nilainya. Namun, realitasnya menyayat hati. Hingga tahun 2025, daerah kaya ini masih bersemayam di daftar tiga wilayah termiskin di Jawa Timur.

Di atas kertas, nasib 188 ribu jiwa yang terjerat kemiskinan ekstrem seharusnya segera terentaskan. Ratusan miliar rupiah dari berbagai pos anggaran—mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCHT), Dana Bagi Hasil Migas, hingga CSR perusahaan—telah digelontorkan. Namun, alih-alih menjadi solusi, dana raksasa ini justru menguap tanpa jejak, meninggalkan kemiskinan yang kian mengakar.

Mengurai Benang Kusut di Balik Anggaran Raksasa
Pertanyaan besar muncul: kemana perginya dana ratusan miliar itu? Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) membongkar dugaan penyimpangan yang terstruktur di hampir setiap program. “Anggarannya fantastis, tapi kemiskinan masih mengakar,” ungkap Salman Alfarizi, Koordinator BEMSU, menggambarkan jurang lebar antara realitas dan data.

Salah satu program yang paling disoroti adalah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp 3,1 miliar. BEMSU khawatir program ini akan bernasib sama dengan skandal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah menjerat banyak pihak. “Mulai dari pencairan dana, pengadaan material, sampai penunjukan pendamping teknis, semua ada permainan,” kata Salman, menyiratkan adanya modus korupsi yang serupa.

Masalah lain yang tak kalah fundamental adalah akurasi data. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) senilai Rp 13,06 miliar seolah berlayar tanpa kompas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan tidak diperbarui sejak tahun 2022. Akibatnya, banyak warga miskin ekstrem yang tidak terdata, sementara bantuan justru salah sasaran.

Transparansi yang Hilang dan Harapan yang Redup
Di tingkat desa, anggaran minimal 20% dari Dana Desa untuk ketahanan pangan—yang mencapai Rp 67,1 miliar—menjadi ladang basah baru. Dengan kontrol yang lemah dan audit yang minim, potensi penyelewengan di akar rumput kian menganga.

Sementara itu, program-program lain seperti beasiswa, Universal Health Coverage (UHC), dan dana DBHCHT juga tidak lepas dari dugaan penyalahgunaan. Salman Farid menyoroti keluhan warga di kepulauan yang kesulitan mengakses BPJS, sementara dana triliunan rupiah seharusnya menjamin layanan kesehatan yang merata.

Misteri terbesar terletak pada dana CSR migas. Sumenep menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sekitar Rp 32 miliar, namun transparansi penggunaan dana CSR dari perusahaan migas nyaris nol. “Sumenep ini kaya migas, tapi rakyatnya tetap miskin,” tegas Salman, menuding ada “black hole” (lubang hitam) yang menelan dana kesejahteraan rakyat.

Sebuah Panggilan untuk Integritas
Total dana ratusan miliar rupiah di tahun 2025 seharusnya lebih dari cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Fakta bahwa kemiskinan masih membelit lebih dari 180 ribu warga bukanlah masalah angka, melainkan cerminan dari kegagalan sistem dan, yang terpenting, krisis integritas.

Tulisan ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah panggilan yang menggugah semua pihak. Ini adalah seruan kepada pemerintah untuk berbenah, kepada para penegak hukum untuk bertindak, dan kepada masyarakat untuk mengawasi. Sumenep tidak kekurangan kekayaan, namun membutuhkan keberanian untuk melawan korupsi dan komitmen nyata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warganya. [gim/nss/dbs/tim]