Oleh: Ferry Arbania
Malam itu di Sumenep, sisa-sisa doa tarawih masih menggantung di udara, tapi di meja cangkrukan kami, obrolan justru mulai “berdosa”. Kopinya pahit, asap rokoknya mengepul kayak cerobong pabrik, dan tentu saja—aromanya mulai bau-bau politik kasta tinggi.
Di depan saya, ada mantan Ketua Komisi II DPRD yang kalau ngomong soal anggaran, giginya masih tajam. Ada juga pejabat “ring satu” yang tumben-tumbenan mukanya rileks, plus duo aktivis senior yang rambut putihnya adalah bukti kalau mereka sudah kenyang makan asam garam demonstrasi.
Obrolan awalnya receh, soal defisit yang katanya bikin kantong daerah “jebol”. Seseorang nyeletuk sambil ketawa, “Coba telpon Pak Purbaya!” Kami semua terbahak. Nama itu ibarat password buat buka brankas rahasia di gedung sana.
Tapi, begitu masuk ke soal Deposito Keuangan Daerah, suasana mendadak dingin. Kayak disiram es batu.
“Bung Ferry, uang proyek APBN yang mampir ke kas daerah itu boleh nggak sih didepositokan?” pertanyaan itu meluncur, nakal tapi maut.
Saya seruput kopi, lalu saya “tampar” mereka pakai logika slengean tapi berdasar.
Begini, Bos. Banyak pejabat kita itu mentalnya masih mental “penjaga makam”. Mereka bangga uang daerah puluhan—bahkan ratusan miliar—mengendap manis di rekening giro. Padahal, giro itu ibarat naruh uang di bawah kasur; aman sih, tapi “mati”. Bunganya cuma 1-2 persen, sementara inflasi lagi lari maraton di depan mata. Itu bukan menjaga uang rakyat, itu namanya membiarkan uang rakyat mati pelan-pelan!
Secara ilmiah—dan ini legit karena ada di PP No. 12 Tahun 2019—pemerintah daerah itu dikasih mandat buat jadi “pedagang” yang cerdas buat rakyatnya. Uang yang belum dipakai (karena proyek belum jalan atau termin belum cair) itu legal hukumnya buat ditaruh di Deposito On Call (DOC).
Kenapa harus DOC? Karena DOC itu kayak pintu rahasia yang fleksibel. Bunganya gurih, jauh di atas giro, tapi bisa dicairkan kapan saja kalau kontraktor tiba-tiba nagih bayaran.
Bayangkan, Surabaya dan Pemprov Jatim sudah kenyang makan “cuan” dari bunga ginian. Miliaran rupiah masuk ke PAD tanpa perlu memeras keringat rakyat lewat kenaikan pajak atau parkir. Itu namanya strategi fiskal yang punya otak, bukan cuma punya kursi!
Filsafatnya simpel: Uang rakyat itu harus “hidup”. Kalau cuma ditaruh di giro, yang kaya cuma bank persepsinya, daerahnya dapat apa? Ampas?
Jangan-jangan, ketakutan pejabat buat mainin deposito ini karena dua hal: Kalau nggak memang kurang literasi keuangan, ya mungkin takut “jatah preman” dari bank persepsi hilang kalau uangnya dipindah ke instrumen yang lebih transparan. Waduh!
Kita butuh pejabat yang berani ambil posisi sebagai “Brahmana Fiskal”. Jangan cuma jadi birokrat yang takut bayang-bayang sendiri. Selama uangnya masuk ke kas daerah (bukan ke rekening istri simpanan), selama mekanismenya diawasi OJK, dan selama tujuannya buat pembangunan, ya eksekusi saja!
Sumenep nggak butuh pejabat yang cuma pinter nunggu instruksi. Kita butuh yang berani bikin uang rakyat “beranak pinak” secara legal.
Malam makin larut, kopi makin dingin, tapi otak kami makin panas. Kesimpulannya satu: Jangan biarkan uang rakyat tidur nyenyak di saat rakyatnya sendiri sulit memejamkan mata karena mikirin harga beras.
Expose Aja, Bung!
