Tolak Pilkada Lewat DPRD, Deni Wicaksono: Ini Kemunduran Demokrasi, Jangan Khianati Amanat Reformasi!

MaduraExpose.com – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD terus menguat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, secara tegas menyatakan sikap menolak wacana tersebut dan menyebutnya sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Sikap tegas ini selaras dengan posisi resmi PDI Perjuangan yang berkomitmen menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung.

Dasar Argumentasi yang Dipertanyakan Deni Wicaksono menilai wacana mengembalikan mandat pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ke tangan DPRD tidak memiliki dasar argumentasi yang klir. Menurutnya, sistem demokrasi yang sudah maju seharusnya tidak ditarik mundur tanpa alasan yang fundamental.

“Ini kemunduran demokrasi. Ketika kita sudah maju ke depan, harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya hari ini belum klir. Sebelum masuk ke sistemnya, kita lihat dulu dasarnya apa, alasannya apa kenapa partai-partai mendorong pemilihan oleh DPRD,” ujar Deni di Surabaya, Kamis (1/1/2026).

Biaya Mahal Bukan Alasan Ubah Sistem Menanggapi alasan klasik bahwa Pilkada langsung berbiaya mahal, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menegaskan bahwa solusi dari persoalan tersebut bukanlah mengubah sistem, melainkan memperbaiki regulasi dan teknis penyelenggaraan.

“Alasannya kan Pilkada berbiaya mahal. Apakah kemudian dengan biaya mahal sistemnya diubah? Kan tidak seperti itu. Perbaiki dong mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, hingga aturannya,” tegas politisi muda tersebut.

Kedaulatan Rakyat Tidak Bisa Diwakilkan Sejengkal Pun Deni memandang suara rakyat adalah fondasi utama yang tidak bisa digantikan oleh keterwakilan di parlemen dalam hal menentukan kepala daerah. Ia memberikan analogi berdasarkan pengalamannya pada Pemilu Legislatif.

“Perolehan suara saya kemarin 91 ribu. Apakah 91 ribu orang itu semuanya sepakat memilih satu orang (kepala daerah)? Saya tidak bisa menjamin. Jadi, ketika aspirasi puluhan ribu rakyat diwakilkan ke satu orang untuk memilih seseorang, saya rasa keterwakilannya kurang pas,” urainya.

Komitmen PDI Perjuangan Terhadap Amanat Reformasi Bagi PDI Perjuangan, Pilkada langsung merupakan salah satu amanat suci reformasi yang harus diperjuangkan. Deni menegaskan bahwa meskipun partai siap menghargai dinamika politik dan aturan perundang-undangan yang berlaku nantinya, posisi PDI Perjuangan tetap berada di sisi rakyat.

“Bahwa kepala daerah dipilih rakyat itu masih menjadi salah satu amanat reformasi yang kita perjuangkan bersama. Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap yang tegas. Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” pungkas legislator yang dikenal vokal ini. [Tim/Red]