Dari Kanan: HM.Hasan Hamid dan Imam Idavi, Ketua AKD Sumenep. Foto:Ferry Arbania/Maduraexpose.com

MADURA EXPOSE– Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep menyesalkan lambannya pemahaman Kabag Pemdes dan Kasi Pemerintahan di masing-masing kecamatan, yang hingga saat ini belum memahami keinginan para kepala desa yang menginginkan penganggaran mobil desa sebagai fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pernyataan itu disampaikan Ketua AKD Sumenep Imam Idavi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja aparatur pemerintah yang dinilai tidak mampu memahami instruksi Bupati Sumenep yang menginginkan adanya kemudahan bagi pelayanan masyarakat.

“Aneh juga khan kalau sampai detik ini, bagian Kasi Pemerintahan di masing-masing kecamatan tidak membolehkan dana desa dianggarakan untuk pengadaan mobil desa. Padahal sudah aturan jelas yang membolehkan,” terang Imam Idavi, Ketua AKD Sumenep kepada Madura Expose, Senin Malam (06/06/2016).

Lambannya bagian Kasi pemerintahan dalam menerjemahkan peraturan pemerintah terkait pengadaan mobil desa tersebut dinilai menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Karena menurut dia, saat warga miskin sakit dan hendak dirujuk ke rumah sakit, akan kesulitan tanpa mobil desa.

“Kalau ada warga desa kurang mampu sakit dan butuh dirujuk ke rumah sakit, masak akan diangkut dengan becak. Harusnya ini dipahami oleh bagian Kasi Pemerintahan di masing-masing kecamatan. Peraturan membolehkan pengadaan mobil desa senyampang Polindesnya aktif. Kenapa ini dihalang-halangi,” tandasnya menambahkan.

Idavi juga menyesalkan sikap Kabag Pemdes yang terkesan ragu-ragu dalam mengamini keinginan para kepala desa tersebut, yang berkeinginan untuk mengangaggarkan pengadaan mobil desa, melalui dana desa yang dinilai sangat memungkinkan.

“Padahal Pak Bupati sendiri sudah merestui program pembelian mobil desa itu, dengan catatan sudah sesuai dengan aturan. Kok malah aparatur dibawahnya yang menghalang-halangi,” pungkasnya.

Sementara HM.Hasan Abd Hamid, salah satu pengurus AKD asal Desa Karang Sokon, Kecamatan Guluk-Guluk memiliki penafsiran yang sama terhadap pemikiran yang disampaikan oleh Imam Idavi. Menurutnya, kalau bagian kasi Pemerintahan, terutama di Kecamatan Guluk-Guluk tidak mengerti dengan keingindan desa yang nota bene sudah sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya menyarankan supaya para Kasi tersebut mengembalikan SK nya kepada Bupati, agar tidak menghambat program desa.

“Saya pribadi sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Guluk-Guluk yang menolak usulan pengadaan mobil desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Ini bertolak belakang dengan keinginan luhur Bapak Bupati dan Wabup Sumenep yang sangat peduli terhadap pelayanan masayarakat kecil,” ujar HM.Hasan Abd Hamid kepada Madura Expose.

Hingga berita ini diunggah belum ada konfirmasi apapun dari pihak Kasi pemerintahan Kecamatan Guluk-Guluk, maupun dari Kabag Pemdes Sumenep, Madura, Jawa Timur. [Ferry]